Kamis, 10-10-2013 10:41

Cawalkot Pangkal Pinang Minta Lembaga Peradilan Pemilu Dibubarkan


Angga Susanto

Ismiryadi

Ismiryadi

TERKAIT
JAKARTA, PESATNEWS- Calon Walikota (Cawalkot) Pangkal Pinang, Ismiryadi menuntut tiga lembaga hukum, yakni Pengadilan Tinggi Tata Negara (PTTUN) Medan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dibubarkan.

Tuntutan itu ia katakan karena permintaan dukungan moral atas dirinya kepada MK agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pangkal Pinang melaksanakan putusan PTTUN Medan yang menguatkan putusan PTUN Palembang yang menyatakan KPU Kota Pangkal Pinang, ditambah DKPP sudah memecat tiga komisioner KPU Pangkat Pinang untuk memasukan pasangan Cawalkot Pangkal Pinang Ismiryadi-Abu Bakar sebagai peserta Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Pangkal Pinang 2013.

Namun MK memutus kemarin, Rabu (9/10/2013), hal itu dinilai legal standing atau tiada gugatan tanpa kepentingan hukum. Padahal, lanjut dia, MK tidak sama sekali membacakan berkas-berkas dalam risalah persidangan yang diajukan pasangan tersebut dari hasil putusan-putusan persidangan di PTUN Palembang, PTTUN Medan dan DKPP.

"Kita sudah jauh-jauh dari pangkal pinang dan sudah susah payah menempuh melalui jalur hukum, tapi berkas-berkas yang kita ajukan hanya buat dibuang ke tong sampah disana (MK)," kata Ismiryadi kepada wartawan, Rabu (9/10/2013) malam.

Ismiryadi bercerita, kasus ini bermula dari sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pangkalpinang yang tidak memasukkan nama dia bersama pendampingnya, Abu Bakar, sebagai Cawalkot peserta Pilkada Kota Pangkalpinang.

"Saya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pilwalkot (Pemilu Walikota) Pangkalpinang, gara-gara partai pendukung saya dinilai memberikan dukungan ganda terhadap pasangan Cawalkot lainnya," kata dia menjelaskan.

Keputusan KPU Pangkalpinang yang tidak memasukkan namanya itu pun lantas digugat ke DKPP. Akhirnya keluarlah putusan DKPP, yang menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap pada tiga orang anggota KPU Pangkalpinang.

"Dan peringatan pada dua anggota KPU Pangkalpinang lainnya, karena mereka dinilai terbukti melanggar asas keadilan, kepastian, keterbukaan, proporsionalitas, serta profesionalitas. Yang menyebabkan terhalangnya keikutsertaan saya dalam Pilwalkot," katanya.

Upaya hukum lain juga dilakukan oleh Ismiryadi, dengan mengajukan gugatan ke PTUN Palembang. Hasilnya, gugatan Ismiryadi juga dimenangkan. KPU Pangkalpinang diminta untuk membatalkan dan mencabut keputusan Nomor 30/KPTS/KPU-Kota-009.436512/2013.

Keputusan KPU Pangkalpinang yang dibatalkan oleh PTUN Palembang itu, berisi tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta dalam Pilwalkot Pangkalpinang tertanggal 26 April 2013.

"PTUN memerintahkan pada KPU untuk menerbitkan surat keputusan baru, sebagai pengganti keputusan KPU diatas, dengan memasukkan pasangan Ismiryadi - Abu Bakar sebagai peserta Pilwalkot Pangkalpinang tahun 2013," katanya menuturkan.

Namun terhadap putusan PTUN ini, KPU Pangkalpinang malah melakukan upaya banding ke PT TUN Medan. Tapi, upaya banding KPU itu tidak membuahkan hasil. PT TUN Medan justru menguatkan putusan PTUN Palembang.

Ismiryadi pun mengaku aneh dengan sikap KPU Pangkalpinang. Pasalnya, saat melakukan banding, KPU tidak menghentikan proses tahapan Pilwalkot Pangkalpinang. Sebagai pihak penyelenggara, tegas Ismiryadi, mereka seharusnya menghentikan proses tahapan itu.

"KPU juga malah melakukan kasasi ke MA (Mahkamah Agung). Padahal di dalam peraturan perundang-undangan, untuk sengketa Pemilu di daerah dikatakan hanya sampai PT TUN saja, dimana putusan PT TUN itu final dan mengikat," kata Ismiryadi.

Terkait upaya hukum ke MK, Ismiryadi mengakui, bahwa yang dilakukannya itu sebenarnya tidak dapat dilakukan. Sebab yang disengketakan oleh dirinya bukan masalah hasil Pemilu, tapi hanya masalah administrasi, dimana hal itu bukan merupakan kewenangan MK.

"Tapi kenapa dalam rapat pleno awal MK menerima permohonan saya, dan melanjutkan persidangan. Saya tahu administrasi ini bukan wilayah MK. Saya cuma bingung mau mengadu kemana, sebab KPU tak mau melaksanakan putusan PT TUN," kata dia.

Seharusnya, tegas dia, jika memang bukan kewenangannya, MK dari awal menolak permohonan tersebut. Dengan demikian, dirinya tidak perlu repot-repot membawa bukti-bukti dan dokumen-dokumen pendukung, bahkan sampai rela mengorbankan waktunya.

Tapi MK sudah terlanjur mengeluarkan putusannya. Ismiryadi pun saat ini hanya menunggu itikad baik dari KPU Pangkalpinang, untuk mengeksekusi putusan PT TUN Medan, dimana KPU diberi batas waktu 60 hari sejak putusan dibacakan.

"Kita tunggu saja. Ini belum 60 hari. Apabila KPU ternyata tak juga mengeksekusi putusan PT TUN, saya akan melakukan langkah selanjutnya. Yang pasti untuk MK saya sudah sangat kecewa, entah mengapa mereka bersikap aneh seperti itu," kata dia.[ ]


Editor : Ervan Bayu Setianto

  

KOMENTAR



KOMENTAR ANDA

Mohon memasukkan nama, email dan komentar anda apabila ingin memberikan komentar. Kami tidak bertanggung jawab atas segala isi dari komentar yang anda kirimkan.



Kontak KamiTentang KamiLowongan Pedoman Media Siber
Copyright © 2014 www.pesatnews.com