Berita Terkini

Rabu, 09-10-2013 18:51

DPR Akan Putuskan, Pilkada Langsung atau Lewat DPRD


Angga Susanto





TERKAIT
JAKARTA, PESATNEWS - Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah (RUU Pilkada) DPR, Abdul Malik Haramain, menyatakan perdebatan soal Pilkada yang akan dilakukan secara langsung atau melalui DPRD akan ditentukan pekan ini.

Pasalnya, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung Pilkada dipilih oleh DPRD dalam menetukan pemimpin daerah seperti Pilkada bupati/walikota.

"Yang lain tetap mendukung untuk dipilih langsung seperti sekarang. Karena itu minggu ini isu itu akan diselesaikan, apakah bupati/walikota dipilih langsung atau tidak," ujar Malik di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2013).

Konflik yang kerap muncul akibat gelaran Pilkada menjadikan sejumlah fraksi di DPR menghendaki pemilihan pimpinan daerah itu dilakukan dalam mekanisme DPRD. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, dengan demikian diharapkan dapat meredam konflik yang kerap terjadi.

Selain itu Anggota Komisi II DPR tersebut beralasan apabila Pilkada di lakukan melalui mekanisme DPRD maka dapat menghemat biaya. Dikatakannya selama ini anggaran untuk menggelar Pilkada dinilai cukup besar selain itu banyak praktik penyelewengan yang dilakukan oleh calon incumbent.

"Sementara untuk gubernur, fraksi yang sepakat Pilkada langsung antara lain Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PPP, dan Fraksi PKB. Makanya rapat Panja terakhir belum ada keputusan. Target selesai minggu ini," jelasnya.

Untuk diketahui, dalam pembahasan RUU Pilkada di parlemen, pihak pemerintah semula mengusulkan agar bupati/walikota dipilih melalui pemilu. Namun pemerintah telah berubah pikiran, mereka kini ingin agar dipilih DPRD.

Tujuh fraksi di DPR berpandangan semua kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih melalui Pemilu. Sedangkan tiga fraksi mendukung usul pemerintah, sebab pemilihan melalui DPRD diyakini dapat menghindari konflik horizontal di tengah masyarakat.

Selain itu Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, serta instansi pemerintah lainnya tidak akan terlalu banyak menghabiskan energi untuk mengawasi dan memantau jalannya Pilkada di 497 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. [*]



Editor : Hasan Basri

  

KOMENTAR



KOMENTAR ANDA

Mohon memasukkan nama, email dan komentar anda apabila ingin memberikan komentar. Kami tidak bertanggung jawab atas segala isi dari komentar yang anda kirimkan.



Kontak KamiTentang KamiLowongan Pedoman Media Siber
Copyright © 2014 www.pesatnews.com