Berita Terkini

Rabu, 02-10-2013 19:04

Buruh Tolak Inpres Penetapan UMP


Abdi Tri Laksono

Demo buruh KSPI

Demo buruh KSPI

TERKAIT
BANDUNG, PESATNEWS - Terkait ditandanganinya Inpres oleh Presiden SBY, Buruh Indonesia menolak Inpres Nomor 9 tahun 2013 tentang pengaturan penetapan upah minimum karena bertentangan dengan konstitusi.

“Karena penetapan upah minimum sudah diatur dalam UU Nomor 13/2003, Permenakertrans Nomor 13/2012, dan Permenakertrans Nomor 01/1999 yang menyatakan bahwa penetapan upah minimum dilakukan oleh gubernur berdasarkan rekomendasi bupati/walikota setelah dilakukan survei KHL oleh dewan pengupahan,” tegas Presiden KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Said Iqbal, Rabu (2/10/2013).

Jadi, menurut Said, tidak diperlukan lagi Inpres karena dikeluarkannya Inpres tersebut adalah bentuk pendekatan kekuasaan atas permintaan pengusaha dimana Presiden dijadikan tameng intervensi tanpa mengajak bicara unsur serikat buruh dan yang paling berbahaya dari Inpres tersebut adalah dilibatkannya polisi Indonesia dalam permasalahan hubungan industrial (permasalahan kenaikkan upah).

Oleh karena itu, tegas dia, KSPI bersama elemen gerakan buruh lainnya akan mengambil langkah-langkah gugatan warga negara (citizen lawsuit) ke pengadilan negeri karena Presiden dan Menteri-menterinya telah melakukan perbuatan melanggar hukum (PMH).

Selain itu, lanjutnya, KSPI juga akan melapor ke PBB dan ILO terhadap tindakan Pemerintah Indonesia yang melibatkan polisi dalam persoalan kenaikan upah minimum karena ini bertentangan dengan konvensi ILO Nomor 87 dan Nomor 98 serta terakhir tentunya aksi mogok nasional pada 28-30 Oktober 2013 yang melibatkan 3 juta buruh. [*]



Editor : Hasan Basri

  

KOMENTAR



KOMENTAR ANDA

Mohon memasukkan nama, email dan komentar anda apabila ingin memberikan komentar. Kami tidak bertanggung jawab atas segala isi dari komentar yang anda kirimkan.



Kontak KamiTentang KamiLowongan Pedoman Media Siber
Copyright © 2014 www.pesatnews.com