Pasar Modal

Jumat, 20-09-2013 20:31

Ketidakpastian Hukum Hambat Perkembangan Ekonomi Negara!


Dian Purnama

Jeppri F Silalahi

Jeppri F Silalahi

TERKAIT
JAKARTA, PESATNEWS - Indonesia Law Reform Institute (ILRI) menilai, jaminan kepastian dan penegakan hukum oleh pemerintah adalah hal yang paling penting dalam meningkatkan ekonomi negara. Pasalnya, investasi dan transaksi para pelaku usaha sangat membutuhkan hal tersebut.

“Sistem hukum perpajakan ‘self assesment’ yang diterapkan pemerintah berimplikasi pada ketidakpastian dan memberi celah terjadinya skandal dengan pembayar pajak seperti yang terjadi selama ini,” ungkap Direktur Eksekutif ILRI, Jeppri F Silalahi, Jumat (20/9/2013).

Padahal, lanjut Jeppri, pajak adalah nafas kehidupan negara. Pada 2012 penerimaan pajak kita hanya Rp980,52 triliun rupiah. Jika tidak ada penyelewengan, menurutnya, maka diperkirakan penerimaan kita bisa mencapai diatas Rp1.100 triliun (asumsi kebocoran 15-20%).

“Untuk itu, perlu dilakukan Reformasi hukum perpajakan, kepastian dan transparansi nilai jumlah yang harus disetorkan oleh penyetor wajib pajak, bukan dengan perkiraan,” tegasnya.

Ia menambahkan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga menjadi bagian yang harus disoroti. Selama ini penyumbang terbesar PNBP kita berasal dari sektor SDA. Diungkapkan pula, PNBP SDA kita pada 2012 menghasilkan Rp172,87 triliun.

“Penyelewengan pun terjadi disektor PNBP SDA akibat tak ada transparansi biaya penerbitan IUP, penerimaan royalti, Transfer pricing, Penggelembungan biaya cost recovery, penyalahgunaan tax treaty, dan manipulasi self assessment,” bebenrya.

Dan mirisnya, lanjut dia, transaksi ekspor selama ini dilakukan di luar negeri, karena pelaku usaha masih ragu atas jaminan kepastian dan penegakan hukum di Indonesia.

Maka, tegas Jeppri, penting untuk segera  merevisi UU Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Nilai Tukar, agar transaksi Devisa Ekspor wajib dilakukan di Indonesia. Revisi UU ini juga nantinya harus bertujuan untuk meningkatkan devisa yang selama ini dinikmati oleh negara lain dan penguatan nilai tukar rupiah.

“Atas kebobrokan semua itu KPK dgn PPATK dan BPK semestinya dpt memeriksa transaksi pajak perusahaan multinasional seperti Freeport, Newmont, Chaltex dan lainnya utk menyelamatkan uang Negara!” serunya. [*]



Editor : Hasan Basri

  

KOMENTAR



KOMENTAR ANDA

Mohon memasukkan nama, email dan komentar anda apabila ingin memberikan komentar. Kami tidak bertanggung jawab atas segala isi dari komentar yang anda kirimkan.







BERITA Pasar Modal
BERITA Ekonomi Nasional
BERITA Seputar Bisnis
Kontak KamiTentang KamiLowongan Pedoman Media Siber
Copyright © 2014 www.pesatnews.com