Berita Terkini

Senin, 09-09-2013 22:35

Bioetika Ungkap Isu Diskriminasi, Stigmatisasi & Gender


Dedy Kusnaedi





TERKAIT
JAKARTA, PESATNEWS - Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (UI) dan Ketua Komisi Budaya Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Prof Dr Toety Herati Rooseno mengatakan, ketika kata ‘bioetika’ mulai muncul dalam pembicaraan publik, maka reaksi awal masyarakat adalah bahwa mereka tidak mengerti apa yang dimaksud dengan bioetika itu.

"Kenyataannya pada saat ini, ketika penerapan ilmu-ilmu hayati moderen berbasiskan biologi-molekul mengalami kemajuan yang sangat pesat, maka bioetika telah menjadi pembicaraan yang sangat hangat baik pada tingkat nasional maupun internasional," jelas Toety di Jakarta, Senin (9/9/2013).

Definisi bioetika sendiri kata Toety telah diberikan oleh beberapa pihak, baik oleh individu ataupun lembaga. "Oxford (1995 op cit Mepham, 2005) memberikan definisi bioetika sebagai The study of moral and social implications of techniques resulting from advances in the biological sciences. Sedangkan filosof Van Rasselar Potter memberikan definisi bioetika sebagai A new discipline which combines biological knowledge with a knowledge of human value systems, which would build a bridge between the sciences and the humanities, help humanity to survive and sustain, and improve the civilized world (Mepham, 2005)," jelas Toety.

Dalam definisi Potter ini, kata Toety, bioetika merupakan suatu disiplin keilmuan yang baru, yang merupakan kombinasi antara pengetahuan hayati (biologi) dengan pengetahuan sistem nilai manusia. "Definisi Potter ini sekaligus memberikan pula tujuan bioetika, yaitu membangun jembatan antara ilmu pengetahuan dan humaniora (kemanusiaan), membantu “kemanusiaan” untuk tetap selamat dan lestari, serta menyempurnakan dunia beradab," terang Toety.

Lebih lanjut Toety mengatakan gender, diskriminasi serta stigmatisasi merupakan masalah yang selalu timbul pada masyarakat yang majemuk (plural), termasuk masyarakat Indonesia. "Sebagai negara yang menjadikan kalimat Bhineka Tunggal Ika (Berbeda-beda Namun Satu Juga) sebagai salah satu pilar kebangsaannya, Indonesia harus mampu menjadikan kemajemukan (diversity) masyarakat, baik yang berbasis pada suku, agama, ras, serta antar-golongan (SARA), sebagai faktor yang memperkuat tali persaudaraan dan persatuan. Yang terlihat akhir-akhir ini, banyak sekali terjadi benturan antara warga masyarakat yang berbasikan pada isyu-isyu suku, agama, ras serta antar golongan," katanya.

Isu-isu semacam ini kata Toety juga masuk ke ranah sains. Teknologi berbasiskan biosains mempunyai potensi untuk menimbulkan masalah-masalah diskriminasi maupun stigmatisasi, baik karena kesengajaan atau ketidak tahuan. "Kasus yang terjadi di AS pada tahun 1950, yaitu pengambilan sel kanker serviks dari pasien penderita kanker serviks: Henrietta Lacks oleh RS John Hopkins tanpa sepengetahuan (apalagi ijin) pasien; serta membuatnya menjadi cell-line HeLa, dan kemudian dikomersialkan ke seluruh dunia, merupakan contoh diskriminasi dan stigmatisasi pasien, hanya karena dia beretnis afroamerika (Skloot, 2009).  Kasus-kasus seperti ini mungkin juga terjadi di Indonesia, diungkap atau tidak," ungkap Toety.

Bioetika kata Toety diharapkan dapat membantu untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat maupun pengambil keputusan berkenaan isyu-isyu yang terkait dengan masalah diskriminasi, stigmatisasi dan gender.

Universal Declaration on Bioethics and Human Rights (UDBHR, 1995), yang disahkan oleh UNESCO General Conference 2005, menjadikan prinsip Non-diskrimasi maupun Non-stigmatisasi sebagai prinsip bioetika. Pada artikel-11 yang berjudul Non-Discrimination and Non-Stigmatization dinyatakan:  No individual or group should be discriminated againts or stigmatized on any grounds, in violation of human dignity, human rights and fundamental freedoms. Rivard (op cit ten Have and Jean,2009) menjelaskan bahwa Artikel-11 tersebut cukup singkat.

Elaborasi yang lebih lengkap terdapat pada Artikel-1 dan 7 pada Universal Declaration on Human Rights (UDHR). Artikel-1 UDHR menyatakan: All persons are born free and equal in dignity and human rights; sedangkan Artikel-7 UDHR menyatakan: All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of the Declaration and against any incitement to discrimation.

Rivard juga menjelaskan bahwa prinsip non-stigmatisasi pada Artikel-11 UDBHR, dapat dilihat dalam dua deklarasi internasional sebelumnya, yaitu: Universal Declaration on Human Genome and Human Rights (UDHGHR, 1997) dan  International Declaration on Human Genetic Data (IDHGD, 2003)," terang Toety.

Toety mengatakan pada Artikel 12 dari UDBHR yang berjudul Respect for Cultural Diversity and Pluralisms, ditegaskan: The importance of cultural diversity and pluralisms should be given due regard. However, such considerations are not to be invoked to infringe upon human dignity, human rights and fundamental freedoms, nor upon the principles set out in this Declaration, nor to limit their scope. Oleh karenanya respek terhadap pluralisme juga merupakan prinsip-prinsip bioetika. [*]




Editor : Yudi Wahyudi

  

KOMENTAR



KOMENTAR ANDA

Mohon memasukkan nama, email dan komentar anda apabila ingin memberikan komentar. Kami tidak bertanggung jawab atas segala isi dari komentar yang anda kirimkan.



Kontak KamiTentang KamiLowongan Pedoman Media Siber
Copyright © 2014 www.pesatnews.com