Berita Terkini

Selasa, 20-08-2013 14:56

KSPI Dukung SBY Jika Akhiri Kebijakan Politik Upah Murah


Sammy Edward Wattimena





TERKAIT
JAKARTA, PESATNEWS - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menyatakan sikap mendukung sepenuhnya komitmen Presiden SBY yang ingin mengakhiri kebijakan politik upah murah. Hal tersebut disampaikan saat konfrensi pers yang dilaksanakan di ruang pertemuan Hotel Mega Proklamasi, Jl Proklamasi, Cikini, Jakarta Pusat pada Selasa (20/8/2013).

Acara yang dimulai sekitar pukul 11.00 siang tadi, merupakan kerjasama anatara KSPI dan Forum Buruh DKI Jakarta (FB DKI). Serta, dihadiri oleh berbagai elemen buruh beserta simpatisan buruh, dan para wartawan.

Dalam awalannya, Said Ikbal mengatakan bahwa, dukungan KSPI mengacu atas pidato kenegaraan Presiden RI, SBY pada tanggal (16/8/13) kemarin. Serta terdapat 3 acuan dasar utama.

"Ya, KSPI mengapresisasi komitmen Presiden SBY yang ingin mengakhiri kebijakan politik upah murah. Ada 3 prioritas, yang sekaligus melatarbelakangi dukungan KSPI, antara lain, Indonesia tetap menjadi tujuan investasi, Indonesia meninggalkan kebijakan upah murah, serta Indonesia masuk ke middle income country, dan terakhir daya beli masyarakat harus ditingkatkan," jelas Said.

Lebih lanjut Presiden KSPI, Said Iqbal menyatakan bahwa, buruh Indonesia menolak kembalinya politik upah murah yang dimainkan oleh Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat dan Ketua Umum Apindo, yang mengungkapkan kenaikan upah minimum 2014 hanya berdasarkan angka inflasi, bukan biaya hidup atau daya beli.

"Selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam keadaan baik, yakni mencapai 6%, bahkan Indonesia menjadi tujuan utama investasi dunia, dan pemerintah kembali membuka 20 kawasan industri baru, di Jawa, Sumatra dan Indonesia Timur. Kenaikan upah minimum berdasarkan angka inflasi hanya akan merugikan buruh, sebab daya beli buruh turun drastis paska kenaikan b bm . Daya beli turun akan berdampak pada tidak terserapnya hasil produksi dan akan menimbulkan kebangkrutan, jadi kebijakan upah murah sangat berbahaya bagi perusahaan dan juga bagi buruh," terang Said Iqbal.

Dirinya juga menegaskan bahwa, terdapat skenario dari Menperin dan Apindo yang mengkondisikan efek kenaikan upah pada 2013 berdampak pada PHK akibat perusahaan padat karya tidak mampu mngendalikan biaya operasional, itu hanya akal-akalan pengusaha untuk meredam pergerakan buruh menuntut upah minimum 50%.

"Selama ini, pertumbuhan ekonomi hampir 6%, investasi yang masuk ke Indonesia juga meningkat. Artinya, lanjut dia kenaikan upah minimum 2014 sebesar Rp 4 juta adalah suatu kewajaran. Selain itu, nilai kenaikan upah minimum bukan ditentukanoleh kemampuan industri padat karya tetapi ditentukan oleh biaya hidup layak dan daya beli buruh," ujar Said.

Dirinya menilai bahwa, penetapan UMP berdasarkan 60 item KHL sudah tidak relevan lagi, baik secara kuantitas maupun secara kualitas, dibandingkan dengan kebutuhan hidup buruh saat ini. Menurutnya, secara kualitas item sudah seharusnya perhitungan biaya rumah bukan menghitung sewa satu kamar, namun menjadi sewa atau cicilan rumah type 36. Biaya transportasi buruh dari rumah menuju pabrik juga dihitung bukan menggunakan satu kali naik angkot,karena realitasnya bisa naik 2 atau 3 kali naik angkot. Serta biaya listrik yang rata-rata menggunakan 1300 watt.

Dalam kesempatan tersebut, KSPI juga menyatakan sikap sebagai berikut;

1. KSPI menuntut kenaikan upah minimum 2014 (secara nasional) sebesar minimal 50 % dari UMP/UMK tahun lalu.

2. Penetapan UMP atau UMK adalah kewenangan Gubernur untuk propinsi dan Bupati untuk kabupaten, bukan kewenangan menteri manapun. Jadi, menteri tidak dapat mengintervensi kenaikan UMP 2014.

3. Batalkan SK Gubernur/ SK Bupati tentang penangguhan UMP 2013, yang menghalangi buruh mendapatkan haknya sesuai UMP/UMK yang telah ditetapkan.

4. Mendukung sepenuhnya perlawanan dan gugatan secara hukum yang saat ini dilakukan oleh aliansi-aliansi serikat buruh. [*]





Editor : Hasan Basri

  

KOMENTAR



KOMENTAR ANDA

Mohon memasukkan nama, email dan komentar anda apabila ingin memberikan komentar. Kami tidak bertanggung jawab atas segala isi dari komentar yang anda kirimkan.



Kontak KamiTentang KamiLowongan Pedoman Media Siber
Copyright © 2014 www.pesatnews.com