Berita Terkini

Selasa, 02-07-2013 18:49

Hindari Politisasi terhadap Dunia Pendidikan


Dian Purnama

Irman Gusman di Kongres PGRI

Irman Gusman di Kongres PGRI

TERKAIT
JAKARTA, PESATNEWS - Ketua DPD RI Irman Gusman mengingatkan kepada pemerintah daerah maupun calon kepala daerah untuk menghindari politisasi terhadap dunia pendidikan. Hal ini diungkapkan Irman saat menjadi pembicara dalam Kongres Nasional ke XXI Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Gedung Istora Senayan, Jakarta, Selasa (2/7).

Irman melihat para calon kepala daerah terkadang memanfaatkan isu pendidikan maupun organiasasi guru untuk kepentingan politiknya. “Saya juga ingin mengingatkan kepada pemerintah daerah, para gubernur, bupati dan walikota serta para calon kepala daerah untuk menghindari politisasi pendidikan dan melibatkan para guru dan organisasi guru dalam Pemilukada,” tuturnya.

Berdasarkan laporan langsung yang di terima DPD RI maupun melalui pemberitaan media massa, sering terjadinya politisasi guru dengan melibatkan beberapa guru sebagai tim sukses atau tim kampanye. Ia menilai upaya mempolitisasi guru adalah tindakan yang tidak bijak karena dapat mengorbankan dunia pendidikan.

Lebih lanjut, Janji-janji kampanye di dalam Pemilukada yang menjadikan pendidikan sebagai objek, misalnya dengan menjanjikan pendidikan gratis, menurut Irman harus dihindari. Pendidikan gratis belum tentu sama dengan pendidikan yang bermutu. Irman menilai akan lebih baik yang diprogramkan adalah pemberian beasiswa seluas-luasnya kepada siswa berprestasi dan murid dari keluarga miskin tetapi mempunyai kemauan keras untuk menjalani pendidikan.

“Janji kampanye seperti pendidikan gratis sebaiknya dihindari. Pendidikan gratis sebaiknya diberikan hanya untuk para siswa-siswa yang kurang mampu. Yang perlu diperhatikan adalah kuaitas dari pendidikan itu sendiri. Bagaimana kualitas pendidikan yang diberikan di kota maupun di desa dapat setara. Beasiswa harus dibuka dan dipublikasikan seluas-luasnya, khususnya untuk para siswa-siswa yang kurang mampu,” tutur Irman.

Mengenai politisasi guru ini pernah pula diingatkan oleh Presiden dalam sambutannya pada puncak peringatan HUT PGRI ke-67 tanggal 4 Desember 2012. Dalam kesempatan itu, Presiden sempat mengingatkan Mendagri agar membuat aturan yang tegas mengenai hal ini, sehingga guru dan para pendidik tidak terombang-ambing lalu menjadi korban dalam politik pemilukada.

Irman juga mengingatkan PGRI sebagai organisasi profesi guru dan pendidik, untuk membuat aturan yang tegas dan menegakkan kode etik profesi untuk menghindari para anggotanya terlibat dalam politik praktis, termasuk dalam pemilukada.

Pada kesempatan tersebut, Senator DPD RI asal Provinsi Sumatera Barat ini juga menyoroti persoalan klasik dalam dunia pendidikan yang hingga saat ini belum terselesaikan, seperti praktek sentralisasi pemerintahan telah menimbulkan berbagai kesenjangan, termasuk kesenjangan infratruktur pendidikan dan penyebaran guru yang tidak merata.

Guru-guru yang berkualitas menurutnya menumpuk di kota-kota besar, sementara daerah pedesaan dan lebih-lebih daerah tertinggal kekurangan guru baik kualitas maupun kuantitas. Masih tingginya jumlah penduduk miskin juga bagian dari masalah pendidikan di indonesia.

Untuk itu DPD RI telah berkomitmen dan mengajak PGRI bekerjasama dalam memperbaiki kondisi pendidikan di Indonesia khususnya di daerah-daerah, serta memperjuangkan nasib para guru terutama guru honorer di daerah-daerah. [*]




Editor : Hasan Basri

  

KOMENTAR



KOMENTAR ANDA

Mohon memasukkan nama, email dan komentar anda apabila ingin memberikan komentar. Kami tidak bertanggung jawab atas segala isi dari komentar yang anda kirimkan.



Kontak KamiTentang KamiLowongan Pedoman Media Siber
Copyright © 2014 www.pesatnews.com