Berita Terkini

Kamis, 13-06-2013 08:08

Agung Bantah Dana BLSM Berasal dari Asing


Robbi Khadafi





TERKAIT
JAKARTA, PESATNEWS - Pemerintah membantah tudingan berbagai kalangan bahwa dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp 12 triliun untuk 15,5 juta kepala keluarga sebagai bentuk kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sudah disetujui oleh Kementerian Sosial (Kemsos) bersama komisi VIII DPR, berasal dari asing.

Hal tersebut dikemukakan oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Agung Laksono di sebuah acara tv swasta, Rabu (12/6/2013) malam. "Tidak ada dana BLSM dari world bank maupun dari pihak asing lainnya. Dana BLSM berasal dari APBN dengan rincian dari pajak dan non pajak," kata Agung Laksono.

Menurutnya, kebijakan pemerintah yang akan menaikan harga BBM, tentunya akan menimbulkan gelombang inflasi yang cukup tinggi. Namun, sambung dia, pemerintah juga tidak ingin penduduk miskin di Indonesia bertambah dengan dinaikkannya harga BBM. "Jadi BLSM ini tepat dilakukan," tegasnya.

Dia menjelaskan, pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi, tentunya dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangan yang dimaksud, papar dia, untuk mengamankan fiskal harga BBM di Indonesia dan asumsi makro perekonomian juga harus disesuaikan. "Sekaligus kita tidak ingin dampak terjadi seperti angka kemiskinan. Dan itu sudah diantisipasi dengan BLSM yang dananya itu dari dana pengurangan anggaran Kementerian dan Lembaga negara," jelasnya.

Tak Ada Partai yang Diuntungkan dari BLSM
Selain itu, mantan Ketua DPR ini juga membantah tudingan berbagai kalangan bahwa BLSM dimanfaatkan oleh salah satu partai penguasa untuk kepentingan pemilu 2014. Pasalnya, tudingan tersebut sudah terbukti pada pemilu 2009.

Dimana, Partai Demokrat (PD) berhasil memenangkan pemilu setelah pemerintah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rakyat miskin. "Yang menentukan BLSM ini bukan hanya satu partai, seluruh partai di DPR. Jadi, kenaikan BBM dan BLSM ini tidak dipolitisir oleh salah satu partai untuk ambil keuntungan," ujarnya.

Agung Laksono yang juga Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar ini juga menyatakan, partainya juga tidak mempolitisir pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang sudah ia dilakukan beberapa waktu lalu untuk meraih dukungan pada pemilu 2014. "Golkar tidak politisir KPS. Kebetulan saja saya juga Waketum Golkar membagikan KPS. Partai lain juga bisa melakukan seperti ini," pungkas Agung Laksono. []


Editor : Hasan Basri

  

KOMENTAR



KOMENTAR ANDA

Mohon memasukkan nama, email dan komentar anda apabila ingin memberikan komentar. Kami tidak bertanggung jawab atas segala isi dari komentar yang anda kirimkan.



Kontak KamiTentang KamiLowongan Pedoman Media Siber
Copyright © 2014 www.pesatnews.com