Top News

Rabu, 12-06-2013 14:37

Polwan Boleh Berjilbab, Tunggu Keberanian Kapolri


Zafira

ist

ist

TERKAIT

JAKARTA, PESATNEWS – Banyak anggota Polisi Wanita yang galau lantaran tidak diperkenankan mengenakan jilbab. Berbagai kalangan pun mendukung keinginan Polwan Muslimah yang ingin berjilbab, namun aturan main tidak memperbolehkannya. Beranikah Kapolri Jend. Pol Timur Pradopo mengubah aturan tersebut.

Menurut Waklapolri Komjen Nanan Soekarna, penggunaan pakaian dinas dan seragam polri dan PNS Polri tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Kapolri No Pol: Skep/702/IX/2005. "Aturan di kepolisian memang tidak boleh berjilbab," tegas Nanan.

Kenyataan itu menggugah Majelis Ulama Indonesia untuk mendiskusikannya dengan Kapolri. "Saya tidak bisa berkomentar lebih jauh dulu. Kita kan juga tidak tahu apakah pelarangan itu benar atau tidak. Dalam waktu dekat kita akan membicarakannya dengan Kaporli," kata Ketua MUI KH Umar Shihab, Rabu (12/6/2013).

Umar menyatakan, MUI berharap ada hasil positif dalam pembicaraan dengan Kapolri nantinya. "Kita akan mencari solusi, mana yang paling maslahat untuk umat," ungkap Umar.

Salah satu alasan tidak diperkenankanya Polwan mengenakan jilbab karena Mabes Polri mengkhawatirkan kinerja Polwan akan terganggu. Karenanya, aturan penggunaan jilbab belum masuk dalam regulasi mengenai pakaian dinas Polri.

Banyak pihak berharap Kapolri Jendral Pol Timur Pradopo mengubah Surat Keputusan Kapolri soal seragam anggota Polri yang tak memungkinkan polwan berjilbab. Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto menjelaskan, saat ini adalah momentum yang tepat bagi Kapolri untuk mengubah aturan tersebut. "Insya Allah akan jadi amal jariah penting sebelum dia pensiun," ujar Ismail.

Ismail mengingatkan Kapolri, mengenakan jilbab adalah hak dasar bagi setiap Muslimah - termasuk polwan - yang tak seharusnya dikekang. "Kami mengimbau kepada Pak Timur untuk bertindak sebagaimana mestinya seorang muslim," tegasnya.

Sementara itu, Mabes Polri meminta para polwan yang ingin berjilbab untuk menunda keinginannya. Selama aturan dari Kapolri belum mencantumkan ketentuan berjilbab, maka niat tersebut tak diperkenankan. Sebatas belum ada peraturan maka aksi Polwan yang nekat untuk tetap berjilbab malah secara terpaksa dapat terkategorikan sebagai pelanggaran.

Bila nanti dalam peraturan itu disebutkan polwan diperkenankan berjilbab, maka baru boleh dilakukan. Oleh karena itu, Mabes Polri meminta agar polwan yang ingin melegalkan jilbab untuk menyalurkan aspirasinya dalam koridor aturan yang berlaku.

Merebaknya persoalan ini berawal dari beberapa polwan sempat mengirimkan surat ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) soal aturan ini. Mereka mengeluh karena hak dan kewajiban mereka sebagai muslimah untuk menutup aurat dilarang. [ ]



Editor : Fuad R

  

KOMENTAR



KOMENTAR ANDA

Mohon memasukkan nama, email dan komentar anda apabila ingin memberikan komentar. Kami tidak bertanggung jawab atas segala isi dari komentar yang anda kirimkan.



Kontak KamiTentang KamiLowongan Pedoman Media Siber
Copyright © 2014 www.pesatnews.com