Senin, 10-06-2013 08:47

Sidarto Danusubroto Berpeluang Besar Jadi Pengganti TK


Robbi Khadafi

Sidarto Danusubroto

Sidarto Danusubroto

TERKAIT
JAKARTA, PESATNEWS - Pasca meninggalnya Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Taufiq Kiemas (TK), pada Sabtu lalu, posisi RI 5 tersebut kosong. Atas hal itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mempunyai hak untuk mengajukan pengganti TK sebagai Ketua MPR karena ia berasal dari partai berlambang kepala banteng moncong putih ini.

Menanggapi hal tersebut, Pakar Filsafat Politik dari Universitas Indonesia (UI), Donny Gahral Ardian mengatakan pengganti TK sebagai Ketua MPR haruslah politisi senior di PDIP yang memiliki kearifan dan komitmen yang sama terhadap diseminasi pancasila. Figur tersebut yang dimiliki PDIP saat ini, kata dia, adalah Anggota Komisi I DPR yang juga Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Sidarto Danusubroto. "Saya kira pak Sidarto anggota komisi I DPR dari fraksi PDIP layak untuk menempati posisi tersebut (Ketua MPR)," kata Donny Gahral Ardian kepada pesatnews.com, Senin (10/6/2013).

Penilaian Donny yang juga suami dari politisi PDIP, Rieke Dyah Pitaloka ini, mengapa memilih Sidarto Danusubroto sebagai figur dari PDIP yang layak diajukan PDIP untuk menduduki kursi Ketua MPR, karena ia politisi senior PDIP, mantan ajudan Bung Karno dan dihormati baik politisi PDIP maupun partai lain. "Cukup besar (peluang Sidarto diusung PDIP jadi Ketua MPR, karena setelah pak TK, beliau adalah politisi yang paling senior, arif dan diterima di setiap faksi di PDIP," ungkapnya.

Donny menjelaskan, pengganti TK sebagai Ketua MPR, tidak harus berasal dari PDIP dikarenakan peraturan perundang-undangan tidak mengharuskan seperti. Namun, tambah dia, secara politik pengganti TK harus berasal dari PDIP dimana partai TK berasal.
"Saya kira secara politik harus dari partai asal pejabat sebelumnya, memang tidak ada aturan yg mengharuskan, tetapi ini fatsoen politik saja," pungkas Donny.

Diketahui, aturan penggantian Pimpinan MPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dalam Pasal 16 ayat (1) UU MD3 disebutkan, Pimpinan MPR berhenti dari jabatannya karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan.

Lalu, di ayat (3) disebutkan, dalam hal pimpinan MPR berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan MPR diganti oleh anggota yang berasal dari DPR atau DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pimpinan MPR berhenti dari jabatannya.

Di ayat (4) disebutkan, penggantian pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan pimpinan MPR dan dilaporkan dalam sidang paripurna MPR berikutnya atau diberitahukan secara tertulis kepada anggota MPR.

Dalam Pasal 17 ayat (1) disebutkan, dalam hal salah seorang pimpinan MPR atau lebih berhenti dari jabatannya, pimpinan MPR lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksana tugas sementara sampai terpilihnya pengganti definitif.

Sedangkan di Pasal 18 disebutkan, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dan penggantian pimpinan MPR diatur dengan peraturan MPR tentang tata tertib.[ ]


Editor : Ervan Bayu Setianto

  

KOMENTAR



KOMENTAR ANDA

Mohon memasukkan nama, email dan komentar anda apabila ingin memberikan komentar. Kami tidak bertanggung jawab atas segala isi dari komentar yang anda kirimkan.



Kontak KamiTentang KamiLowongan Pedoman Media Siber
Copyright © 2014 www.pesatnews.com