Berita Terkini

Senin, 10-06-2013 08:02

Jokowi Didesak Usut Tuntas Sengketa Lahan ITC Mangga Dua


Robbi Khadafi

ITC Mangga Dua

ITC Mangga Dua

TERKAIT
JAKARTA, PESATNEWS - Forum Pengawal Advokat Konstitusi (FAKSI) mendesak Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menyelesaikan sengketa pengelola dengan pemilik atas kepemilikan ITC Mangga Dua. Dalam hal ini PT Duta Pertiwi Tbk dengan para penghuni ITC Mangga Dua yang dapat melumpuhkan perekonomian DKI Jakarta.

Sekretaris FAKSI, Carrel Ticualu mengatakan pemerintah DKI Jakarta dan aparat penegak hukum harus bersikap tegas dengan menindak dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Gedung ITC Mangga Dua dan sejumlah ITC lainnya di bawah Pengelolaan PT. Duta Pertiwi sebagaimana keluhan penghuni dan pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah yang sudah dimiliki oleh ribuan pedagang dan penghuni ITC Mangga Dua yang disampaikan kepada FAKSI.

Pasalnya, kata dia, pengaduan warga dan penghuni soal HGB atas tanah di ITC Mangga Dua yang sudah puluhan tahun mereka haki bahkan sudah diperpanjang HGB setelah 20 tahun tahap pertama, ternyata secara mendadak dibatalkan kembali oleh Kantor Pertanahan Jakarta dengan alasan lokasi tanah HGB masuk dalam Hak Pengelolahan Lain (HPL) Pemda DKI.

Padahal, lanjut dia, selama puluhan tahun warga pemegang HGB tidak pernah dengar atau dijelaskan oleh PT. Duta Pertiwi selaku pengembang tentang adanya HPL PEMDA DKI. "Oleh karena itu Gubernur DKI Jakarta harus memberi perhatian khusus untuk mengembalikan hak warga ITC Mangga Dua dan menindak tegas PT. DUTA PERTIWI yang diduga tidak terbuka soal adanya HPL ketika pada waktu awal terjadi transaksi," desak Carrel, Senin (10/6/2013).

Selain itu, FAKSI juga mendesak Pemda DKI harus memprioritaskan perlindungan terhadap hak warga yang sudah memiliki HGB. "Jika perlu melepaskan HPLnya atas areal ITC Mangga Dua sekaligus membatalkan hak pengelolaan PT. Duta Pertiwi atas sejumlah ITC di Jakarta karena terdapat banyak pungutan yang merugikan warga dan penyalahgunaan lahan utk kepentingan umum menjadi penghasilan pribadi PT. Duta Pertiwi," katanya.

Dia menjelaskan, puluhan ribu penghuni dan pedagang ITC dibawah pengelolaan PT. Duta Pertiwi adalah warga negara Indonesia, penduduk DKI yang usahanya sangat mendukung perputaran ekonomi Ibu Kota.
Sebab itu, pemerintah harus memberikan perlindungan hukum yang maksimal agar warga tidak menjadi sapi perahan pengelola.

"Lebih baik warga membayar kepada Pemerintah ketimbang merasa diperas. Sejumlah pedagang dan penghuni yang mencoba memprotes cara kerja PT. Duta Pertiwi yang dirasakan sebagai memberatkan dan merugikan rakyat," kecamnya.

"Justru diintimidasi bahkan dihantui dengan cara-cara proses hukum, dijadikan tersangka bahkan digugat dengan hukuman membayar miliyaran rupiah," imbuhnya.

Dia mencontohkan, pedagang kecil Kho Seng Seng mengalami nasib menyedihkan akibat melawan dengan cara mengkritik PT. Duta Pertiwi. "Sebab itu, FAKSI akan mengambil langkah-langkah hukum untuk menghentikan dugaan adanya praktek-praktek bisnis tidak terpuji, tertutup bahkan cenderung mafia yang merugikan pedagang kecil dan menengah yang jumlahnya puluhan ribu orang yang sewaktu waktu jika mereka mogok dagang karena frustasi maka siapa yang bertanggung jawab bahkan pereknomian DKI bisa lumpuh," sebutnya.

Dia menambahkan, FAKSI sedang mempertimbangkan langkah-langkah hukum untuk membantu warga yang sedang terancam akibat diteror oleh sistim management yang merugikan warga pedagang dan penghuni ITC Mangga. "Harus ada langkah-langkah revolusioner untuk membela warga dan membantu Pemda DKI menertibkan virus-virus mafia di Ibukota yang menghatui warga," tutup Carrel yang juga Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Hanura untuk Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta ini. [*]


Editor : Yudi Wahyudi

  

KOMENTAR



KOMENTAR ANDA

Mohon memasukkan nama, email dan komentar anda apabila ingin memberikan komentar. Kami tidak bertanggung jawab atas segala isi dari komentar yang anda kirimkan.



Kontak KamiTentang KamiLowongan Pedoman Media Siber
Copyright © 2014 www.pesatnews.com