Kotak Suara

Rabu, 15-05-2013 12:21

Polri Siap Kawal Pemilu 2014


Angga Susanto

Bawaslu

Bawaslu

TERKAIT
JAKARTA, PESATNEWS- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar rapat koordinasi (Rakor) Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) tahap I yang melibatkan Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) demi kelancaran pemilihan umum (Pemilu) 2014 mendatang.

Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes (Kabareskrim) Polisi Republik Indonesia (polri), Komjen. Pol Drs. Sutarman menyambut gembira kordinasi yang terjalin antara Bawaslu, Polri dan Kejagung dalam pelaksanaan Pemilu 2014.

"Saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Bawaslu yang telah berinisiatif menyelenggarakan acara ini. Karena saya menilai forum ini merupakan langkah yang tepat dan positif sebagai sarana untuk menunjukan tekad dan semangat kita bersama dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pemilu yang demokratis, aman dan lancar," ujar Sutaraman, di Hotel Mercure, Jakarta Utara, Selasa (14/5) malam.

Sutarman menyampaikan dengan pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil kedaulatan rakyat telah ditegakkan karena ini menyangkut demokrasi di negeri ini.

Dirinya menilai dengan digelarnya rakor yang melibatkan tiga lembaga yakni Bawaslu, Polri dan Kejagung, menjadi langkah yang tepat untuk mengawal demokrasi, mengawal bangsa Indonesia dalam menentukan Wakil Rakyat yang akan membawa masyarakat, bangsa dan negara ini mencapai tujuan dan nasional yang diinginkan.

"Mengawal Pemilu yang secara jujur dan adil, tanpa ada tekanan dari manapun, dan tanpa adanya pelanggaran.
Sehingga membawa tujuan bangsa ini, mensejahterakan kehidupan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangas, mencapai tujuan nasional yang diinginkan," paparnya.

Kemudian Sutarman menyinggung, perihal pelaksanaan Pemilu yang tanpa adanya pelanggaran. Dirinya menyatakan sebagai penegak hukum jajaranya siap mengawal Pemilu yang jujur dan adil dan menindak mereka yang terbukti melakukan pelanggaran.

Sutarman menambahkan, keadaan saat ini jumlah masyarakat untuk memilih rendah, yakni rata-rata dibawah 50 persen. Untuk itu, ia menegaskan, melalui jaringannya yang tersebar di seluruh daerah, memastikan kepada pemilih untuk memilih pemimpin yang bebas dari pelanggaran pemilu.

"Sebab kalau salah memilih pemimpin, dan masyarakt nantinya akan protes. Kemudian dampaknya akan ada masalah-masalah sosial.  Proses penegakan hukum yang dilakukan terkait administrasi, etika pemilu, dan pelanggaran pemilu baik secara teknis maupun non teknis terhadap pelangaran pemilu," pungkasnya.[ ]


Editor : Ervan Bayu Setianto

  

KOMENTAR



KOMENTAR ANDA

Mohon memasukkan nama, email dan komentar anda apabila ingin memberikan komentar. Kami tidak bertanggung jawab atas segala isi dari komentar yang anda kirimkan.



Kontak KamiTentang KamiLowongan Pedoman Media Siber
Copyright © 2014 www.pesatnews.com