Senin, 13-05-2013 15:42

DPR Peringatkan KPU Soal DPT


Robbi Khadafi

Mestariany Habie

Mestariany Habie

TERKAIT
JAKARTA, PESATNEWS- Komisi II DPR memperingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar fokus dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu 2014. Pasalnya, apabila KPU tidak fokus menyusun DPT, maka pesta demokrasi 5 tahun ini tidak akan berjalan dengan baik seperti pemilu 2009 lalu.

"Soal DPT ini saya wanti-wanti betul agar KPU serius agar tidak terjadi kisruh seperti Pemilu 2009 lalu. Saya dan Komisi II hampir dalam setiap rapat kerja dengan KPU tak jemu me-warning soal ini," kata Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (FGerindra), Mestariany Habie kepada pesatnews, Senin (13/5/2013).

Nani sapaan akrab Mestariany Habie melanjutkan, peringatan komisi II DPR ini cukup beralasan karena anggaran untuk pemutakhiran data pemilih untuk pemilu 2014 sangat besar, yakni Rp 3,7 triliun. "Apalagi budgetnya sangat besar, tidak ada alasan lagi bagi KPU untuk tidak sungguh-sungguh menggarap DPT secara akurat," tegasnya.

Nani menegaskan, KPU jangan sampai menghilangkan hak politik rakyat akibat tidak fokus menyusun DPT. Pasalnya, sambung Nani, apabila KPU mengabaikan peringatan komisi II ini, maka KPU sudah melanggar UUD dimana setiap rakyat harus dijamin hak politiknya untuk dapat menyalurkan aspirasi dan suaranya dalam Pemilu.

Nani mengingatkan, DPT merupakan raw material (bahan mentah) yang akan diolah dan ditranformasikan dari suara rakyat menjadi kekuasaan negara. "Bila raw materialnya buruk dan amburadul, sudah dapat dipastikan proses dan hasil pemilu juga akan amburadul dan pemilu 2014 menjadi cacat dan tidak berkualitas," ungkapnya.

Selain itu, Ketua Bidang Pemerintahan Umum DPP Gerindra ini juga ingin mengingatkan KPU agar jangan lagi merubah keputusannya tentang tahapan pemilu yang sudah berkali-kali diubah hanya untuk mensiasati kekurangan dan atau belum tercapainya target kinerja KPU.

"Dan yang pasti, saya dan Komisi II, sesuai dengan tugas yang dijamin oleh konstitusi, akan selalu mengawal, mencermati, dan mengawasi proses dan tahapan Pemilu 2014 dengan lebih cermat dan teliti lagi," tutup Nani.

Sebelumnya, KPU mengatakan bahwa Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang disusun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih belum sempurna. Menurut KPU,  DP4 tersebut masih bermasalah pada kode administrasi wilayah. "Masih ada kode wilayah pada tingkat kecamatan dan desa yang tertukar," kata Komisioner KPU, Hadar Navis Gumay.

Padahal, lanjutnya, kode administrasi wilayah penting untuk menunjukkan dan mencocokkan domisili pemilih dengan lokasi pemilihan pada pemilu mendatang. "Kode administrasi wilayah ini wewenang pemerintah," katanya.

Proses pemutakhiran DP4 oleh KPU terhambat karena masih ada sekitar 800an desa yang belum memiliki kode administrasi wilayah. Akibatnya banyak data pemilih yang tertukar. "Kami masih menunggu kementerian merapikan kode administrasi itu," ujarnya.

KPU akan segera melakukan pemutakhiran data pada kabupaten atau kota yang sudah tidak mengalami masalah kode administrasi. Pihak KPU, kata dia, mengkombinasikan DP4 dari Kemendagri dengan daftar pemilih dari daftar pemilih pemilu sebelumnya. Hasil dari verifikasi data itulah yang kemudian didistribusikan ke tingkat kabupaten dan kota, untuk dimutakhirkan secara langsung. Rencananya mulai 1 Mei, petugas pendaftaran pemilih mendatangi rumah warga yang terdaftar dalam DP4. Proses ini ditargetkan selesai 9 Juni mendatang.[ ]


Editor : Ervan Bayu Setianto

  

KOMENTAR



KOMENTAR ANDA

Mohon memasukkan nama, email dan komentar anda apabila ingin memberikan komentar. Kami tidak bertanggung jawab atas segala isi dari komentar yang anda kirimkan.



Kontak KamiTentang KamiLowongan Pedoman Media Siber
Copyright © 2014 www.pesatnews.com