Kotak Suara

Jumat, 19-04-2013 15:02

Pemilu Serentak Solusi Hapuskan Politik Dinasti


Angga Susanto

ist

ist

TERKAIT

JAKARTA, PESATNEWS - Ketua Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto menganggap Pemilihan Umum (Pemilu) serentak dapat menjadi solusi untuk mengatasi politik dinasti. Pasalnya politik dinasti atau politik kekerabatan dapat mengancam demokrasi Indonesia.

Saat ini DPR dan pemerintah tengah membahas RUU Pilkada guna menghambat politik dinasti tersebut. Menurutnya dengan cara melarang kerabat kepala daerah untuk mencalonkan diri bukanlah cara yg bijaksana bila ingin lebih elegan dengan melalui rumusan instrumen pemilu.

"Disinilah pemilu serentak bisa menjadi solusi serentak untuk mengatasi pemilu," ujar Didik dalam diskusi bertajuk "Cegah Politik Dinasti dengan Pemilu Serentak" di Bakoel Koffie Cikini, Jl.Cikini Raya No 25, Jumat (19/4/2013).

Didik menyarankan dalam rumusan tersebut hendaklah dapat memberikan pilihan alternatif dan pilihan tersebut harus dipilih salah satunya untuk kurun waktu lima tahun kedepan.

"Mereka harus memilih salah satu jabatan, yakni anggota legislatif atau eksekutif. Baik yang terpilih maupun tidak berada dalam posisi yang sama dalam kurun waktu lima tahun kedepan," paparnya.

Dirinya menjelaskan dengan adanya Pemilu serentak ini maka, dapat memberikan pencitraan yang buruk bagi calon-calon berdasarkan garis keluarga dimata masyarakat. Hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi mereka yang masih mengusung politik dinasti.

"Yang lebih penting, jika pemilu serentak, maka tampilnya calon-calon dinasti akan tampak jelas dimata publik. Sehingga parpol dan calon akan tampak buruk di mata publik dan mempengaruhi perolehan kursi mereka," jelasnya.

Menurutnya perlu ada pembagian untuk Pemilu serentak ini yaitu ada dua tahap Pemilu Nasional dan Pemilu daerah yang dilaksanakan secara serentak.

"Langkah yang paling rasional adalah dengan membagi dua pemilu serentak menjadi pemilu nasional (memilih DPR, DPD, Presiden dan wakil Presiden )dan pemilu daerah (memilih DPRD dan kepala daerah),” ungkapnya.

Didik menambahkan perlu pembahasan lebih mendalam untuk merumuskan dalam bentuk undang-undang. Sehingga perlu adanya komitmen untuk menjadikan Pemilu yang lebih demokrasi.

"Oleh karena itu, yang harus dilakukan adalah menyiapkan UU pemilu yang mengarah kesana," imbuhnya.  [ ]



Editor : Fuad R

  

KOMENTAR



KOMENTAR ANDA

Mohon memasukkan nama, email dan komentar anda apabila ingin memberikan komentar. Kami tidak bertanggung jawab atas segala isi dari komentar yang anda kirimkan.



Kontak KamiTentang KamiLowongan Pedoman Media Siber
Copyright © 2014 www.pesatnews.com