Ekonomi Nasional

Senin, 15-04-2013 16:36

UU BPJS Ancam Kelangsungan Hidup 1.500 Verifikator Independen


Robbi Khadafi

RUU BPJS

RUU BPJS

TERKAIT
JAKARTA, PESATNEWS- Sekitar 700-an Verifikator Independen Jamkesmas (VIJ) seluruh Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan NTB, melakukan aksi damai di Bunderan Hotel Indonesia, Thamrin Jakarta, Senin (15/4/2013). Mereka dengan mengenakan baju putih, melakukan aksi simpatik dengan memberikan setangkai bungai dan leaflet kepada pengguna jalan.

Mereka juga membawa spanduk bertuliskan antara lain, "BPJS Mengancam 1.534 Keluarga Jadi Pengangguran", "Save Verifikator Jamkesmas for BPJS", "Kemenkes Selamatkan Kami", "Kemenkes Lalai Lindungi Pekerjanya".

Dalam orasinya, Koordinator aksi Agus Pramono menuntut agar Verifikator Independen Jamkesmas (VIJ) menjadi bagian tak terpisahkan dari BPJS dengan status sebagai pegawai tetap. "Kami menuntut status sebagai pegawai tetap!," tegasnya.

Tuntutan lain, lanjut Agus dengan berjalannya BPJS, Kemenkes harus memberi jaminan bahwa Verifikator  Independen Jamkesmas (VIJ)  tetap dapat bekerja dengan status pegawai tetap.

Kami juga menuntut dikeluarkannya bukti legal formal yang mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (SK Menkes atau Permenkes atau produk hukum lainnya). "Pemerintah harus mengeluarkan bukti legal formal yang mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hokum," terangnya.

Agus mengatakan setelah aksi di bunderan HI, kami akan menuju ke kantor Kementerian Kesehatan RI untuk bisa audiensi dengan Menteri Kesehatan. "Kami berharap Menkes kooperatif dengan tuntutan kami," ujarnya.
 
Sebelumnya, menanggapi aksi yang dilakukan ratusan Verifikator Independen Jamkesmas (VIJ), Anggota Komisi IX DPR, Poempida Hidayatulloh meminta agar Kementerian Kesehatan RI tidak lepas tangan. "Jika kemudian Kemenkes lepas tangan, maka Menteri Kesehatan berpotensi melawan perintah Presiden dan melanggar UU," terang Poempida hari ini di Jakarta.

Poempida mengingatkan bahwa sejak tahun 2008, Kemenkes mendapatkan apresiasi atas program Jamkesmas, dimana para Verifikator ini menjadi tulang punggung untuk berjalannya program Jamkesmas untuk menjadi program yang akuntabel.

"Saya mengimbau kepada Menkes agar tidak menyepelekan masalah status kepegawaian para Verifikator Independen Jamkesmas ini," ujarnya.

Seyogianya lanjut Poempida, Menkes harus memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para Verifikator ini. "Menkes harus mengapresiasi setinggi-tingginya kepada para Verifikator Jamkesmas ini," terangnya.

Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, bahwa Kemenkes memberikan ancaman-ancaman kepada para Verifikator Independen Jamkesmas (VIJ) ini. Ancaman-ancaman ini berupa; “jika demo dilaksanakan Kemenkes akan lepas tangan tentang status kepegawaian para verifikator ini di kemudian hari, dan semua verifikator yang berdemo akan mendapatkan sanksi.“

Menanggapi ancaman Kemenkes, Poempida sangat trenyuh dengan info tersebut.
"Saya tidak habis pikir jika Kemenkes sebagai lembaga pemerintahan yang terhormat melakukan ancaman-ancaman seperti itu. Apakah Kemenkes tidak pernah paham akan keberadaan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?," tanyanya.

Sesuai dengan UU tersebut, Demo dan Mogok adalah hak dari serikat pekerja, untuk melakukan tuntutan apabila diperlakukan tidak adil. Bisa saja memang Kemenkes tidak pernah paham dengan UU Ketenagakerjaan ini yang sudah dilanggar, karena telah mempekerjakan pekerja kontrak selama sudah lebih dari 5 tahun.

"Padahal, sesuai dengan UU tersebut, setelah 3 tahun pegawai kontrak harus kemudian diangkat menjadi pegawai tetap," tegasnya.

Peompida juga mengatakan, mengacu surat dari Menteri Sekretaris Negara bernomor B-257/M.Sesneg/D-3/SR-04.08/03/2013, tertanggal 14 Maret 2013, yang merupakan jawaban Presiden dari surat pengaduan Para Verifikator Independen Jamkesmas kepada Presiden.

"Surat dari Mensesneg jelas memerintahkan Menkokesra, MenPAN, dan Seluruh Dinas Kesehatan, untuk dapat menyelesaikan status kepegawaian Para Verifikator yang tidak jelas ini," ujarnya.[ ]


Editor : Ervan Bayu Setianto

  

KOMENTAR



KOMENTAR ANDA

Mohon memasukkan nama, email dan komentar anda apabila ingin memberikan komentar. Kami tidak bertanggung jawab atas segala isi dari komentar yang anda kirimkan.







BERITA Pasar Modal
BERITA Ekonomi Nasional
BERITA Seputar Bisnis
Kontak KamiTentang KamiLowongan Pedoman Media Siber
Copyright © 2014 www.pesatnews.com