Kotak Suara

Rabu, 03-04-2013 13:23

Pemimpin Daerah langsung Dipilih Tak Jamin Daerah Bebas Konflik


Robbi Khadafi

pilkada

Pilkada

TERKAIT
JAKARTA, PESATNEWS- Anggota Komisi II DPR, Yandri Susanto menilai tidak ada jaminan bahwa usulan pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) bahwa bupati/walikota dipilih langsung oleh DPRD dapat atasi konflik yang di daerah terjadi pasca pilkada.

Pasalnya, tidak seluruh pelaksanaan pilkada berakhir dengan konflik, banyak pilkada yang berjalan dengan sukses dan damai.

"Ya tidak ada jaminan kalau rakyatnya juga tidak terima calon yang menang bisa rusuh juga demo. Kemudian politik transaksional pasti lebih tinggi dikalangan DPRD untuk mendukung salah satu calon," ujar Yandri kepada pesatnews, Rabu (3/4).

Menurut Yandri, Pilkada tetap dipilih langsung oleh rakyat, lebih minim terjadinya konflik pasca pilkada. Sehingga, kalaupun terdapat kelemahan-kelemahan, diperbaiki penyelenggaraannya bukan  berarti merubah sistemnya kembali ke DPRD seperti dulu.
"Ini kemudian bisa juga disiasati dengan pilkada serentak seluruh Indonesia," kata Yandri.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, dengan pilkada tetap dipilih oleh rakyat, maka minat masyarakat untuk memilih calon wakil rakyatnya tidak hilang. Dan konflik di daerah terhadap ketidakpuasan hasil pilkada dapat dihilangkan.

"Kalau melalui DPRD hanya segelintir orang yang menentukan pimpinan daerah, rakyat tidak bisa banyak berbuat," tandas Yandri.

Senada dengan Yandri, Koordinator Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Girindra Sandino mengatakan konflik pilkada yang terjadi bukan karena sistem, melainkan mobilisasi massa pendukung bersangkutan atau massa parpol. Patut disesalkan, mobilisasi massa oleh parpol selalu pada arena politik elektoral, padahal masih banyak arena perjuangan populis mendesak yang ironisnya jarang digunakan oleh parpol.

"Ya (tidak dapat pilkada lewat DPRD dapat atasi konflik di daerah). Hal ini bisa diatasi dengan Pilkada serentak, konflik bisa diminimalisir, biaya bisa hemat 50 persen tanpa memberhangus partisipasi rakyat dan kontrol publik langsung dalam Pilkada,"  ujar Giging sapaan akrab Girindra Sandino.

Giging menambahkan, demokrasi di Indonesia sangat liberal yang membutuhkan biaya besar, baik dari penyelenggaraan maupun dari pesertanya/kandidat. Namun, tidak bisa langsung menghilangkan Pilkada di level Bupati/Walikota karena otomatis akan berpengaruh terhadap konsolidasi demokrasi yang sudag dibangun.

"Hilang partisipasi rakyat dalam politik, dapat berakibat munculnya konflik pilkada. Karena demokrasi yang berkualitas harus melibatkan partisipasi rakyat seluas-luasnya," harap Giging.[ ]


Editor : Ervan Bayu Setianto

  

KOMENTAR



KOMENTAR ANDA

Mohon memasukkan nama, email dan komentar anda apabila ingin memberikan komentar. Kami tidak bertanggung jawab atas segala isi dari komentar yang anda kirimkan.



Kontak KamiTentang KamiLowongan Pedoman Media Siber
Copyright © 2014 www.pesatnews.com