Berita Terkini

Senin, 25-03-2013 20:49

Akses Keadilan Harus Masuk Dalam Paska MDGs 2015


Robbi Khadafi

Ilustrasi

Ilustrasi

TERKAIT
JAKARTA,PESATNEWS - Pemerintah Indonesia diminta untuk memasukkan Akses Keadilan bagi masyarakat dalam Agenda Program Paska MDGs (Millenium Development Goal’s) 2015, yang selama ini terabaikan bahkan tidak pernah memberi ruang dan akses bagi masyarakat kecil yang mengalami kriminalisasi dan terampas haknya dalam memperoleh keadilan.  

MDG’s yang berjalan selama ini justru memperlihatkan pemerintah Indonesia "gagap" dalam mengentaskan kemiskinan karena hanya memberikan perspektif kemiskinan hanya pada level instrumen saja yang mereka berinama pembangunan namun tanpa berkeadilian.

"Sehingga yang terlihat hanyalah simbol-simbol saja. Contoh program bedah rumah kawasan kumuh, menjadi masyarakat disabilitas menjadi objek. Tidak jelas arah dan korelasinya dengan mengentaskan kemiskinan," jelas Ketua YLBHI Indonesia Alvon K Parma dalam rilis yang diterima pesatnews.com di Jakarta, Senin (25/3).

Alvon juga menambahkan selama proses MDG’s yang justru dilakukan pemerintah Indonesia adalah menciptakan kemiskinan terstruktural yang jelas menjauhkan Indonesia dalam menurunkan angka kemiskinannya. Contoh paling jelas adalah pembangunan sektor perkebunan. Banyak masyarakat adat yang ada di Sumater dan Papua malah jadi terpinggirkan. Pemerintah atas nama pembangunan justru memiskinkan masyarakatnya sendiri dengan kebijakan-kebijakan yang tidak pro-keadilan.

"Tanah masyarakat dirampas, masyarakat ditipu atas nama pembanguna. Tadinya mereka mempunyai 10 Ha tanah, kini hanya sedikit bahkan tidak punya tanah lagi. Mereka kemudian jadi buruh murah. Contoh lainnya adalah kebijakan penanaman 1 juta Ha sawit. Kini, tanah itu malah terbengkalai, tapi masyarakat tidak bisa mengakses tanah lagi. Mereka tidak punya kekayaan lagi. Mereka hidup dalam kemiskinan. Ini adalah salah satu contoh konkret ketika pemerintah Indonesia ingin mengedepankan pengentasan kemiskinan, tapi mereka melakukan pembangunan kemiskinan terstruktural," tandas Alvon.

Alvon menjelaskan solusi yang terbaik guna mengentaskan kemiskinan di Indonesia ada baiknya Indonesia mengikuti negara maju dalam mengintervensi pengurangan kemiskinan dengan kerangka dan konsep yang jelas. Misalnya dengan serius mengalokasikan anggaran dengan pengawasan ketat agar kemiskinan bisa ditanggulangi. Mereka juga mempunyai management kerangka isu mental sehingga masyarakat tidak terpuruk dalam kemiskinan.

"Memang dalam kerangka tertentu ada juga ditemukan ketidakadilan. Tapi management mereka secara implementasi berjalan dengan baik. Harus diperbandingkan dengan Indonesia dimana Presiden SBY sebagai HLP eminent person bisa melihat realitas di negaranya sendiri. Dia bisa saja mengklaim Indonesia jauh lebih maju secara ekonomi. Tapi kita tahu semua ekonomi kita hanya dikuasai segelintir orang, sehingga menimbulkan unequality, unfairness of press penindasan terhadap masyarakat," tambah Alvon.

Istri aktivis kemanusiaan, Munir, Suciwati mengatakan akses keadilan menjadi penting ketika masyarakat juga ingin memproses masalah hukumnya sebagai. Misalnya, bagaimana secara nyata pemerintah Indonesia tidak mampu mengadili orang-orang yang selama ini menghilangkan sejumlah rakyatnya sendiri termasuk suaminya.

"Bahkan yang ironis, masih banyak masyarakat juga memperlakukan pelaku korupsi dan pembunuh kemanusiaan dengan hormat bahkan dimintai sumbangan," kata Suciwati.

Bahkan, Suciwati menambahkan perlakukan hukum untuk mendapatkan keadilan juga sangat diskriminatif, sebagai contoh kasus anak Hatta Rajasa, pejabat negara, yang membunuh dua nyawa sekaligus karea kelalaiannya dalam berkendaraan hanya dihukum ringan. "Sementara banyak masyarakat kecil dihukum berat dan didiskriminasikan," sindir Suciwati. [*]


Editor : Hasan Basri

  

KOMENTAR



KOMENTAR ANDA

Mohon memasukkan nama, email dan komentar anda apabila ingin memberikan komentar. Kami tidak bertanggung jawab atas segala isi dari komentar yang anda kirimkan.



Kontak KamiTentang KamiLowongan Pedoman Media Siber
Copyright © 2014 www.pesatnews.com