Top News

Selasa, 12-03-2013 15:38

Hanura Partai Bersih Berdasar Data Yang Dirilis ICW


Robbi Khadafi

Partai Hanura

Partai Hanura

TERKAIT
JAKARTA, PESATNEWS - Ketua DPP Hanura, Saleh Husin menegaskan, Partainya tidak pernah mengklaim sebagai partai bersih dari kasus korupsi. Namun, Hanura hanya menyampaikan bahwa berdasarkan data yang dirilis LSM Indonesia Corruption Wacth (ICW) bahwa Hanura satu-satunya partai politik (parpol) yang bersih dari kasus korupsi.

"Kami (Hanura) tidak pernah mengklaim seperti itu (partai yang bersih dari kasus korupsi), tapi yang kami sampaikan adalah apa yang dirilis oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) seperti yang dipublikasi oleh media beberapa waktu yang lalu," tegas Saleh Husin yang juga Sekretaris Fraksi Hanura DPR RI kepada pesatnews.com, Selasa (12/3/2013).

Sebelumnya, Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW, Apung Widadi meminta Partai Hanura yang mengklaim sebagai partai bersih dari korupsi, untuk memberikan laporan keuangan partainya ke LSM anti korupsi tersebut. Jika Hanura tidak memberikan laporan keuangan ke ICW sesuai UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kata Apung, pihaknya belum mengakui Partai pimpinan Wiranto ini sebagai partai bersih dari korupsi.

"Dengan tidak melaporkannya keuangan Hanura ke publik melalui ICW, maka keuangan Hanura keberadaannya tidak jelas berasal dari mana. Bahkan, hal itu dapat dicurigai sebagai bentuk ketertutupan dalam hal memberantas korupsi," papar Apung Widadi kepada pesatnews.com, Senin (11/3).

Menanggapi pernyataan aktivis ICW (Apung Widadi) tersebut, Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto menilai yang bersangkutan salah paham. Karena, jelas Wiranto, Hanura sudah mengirimkan laporan keuangan kepada ICW. Karena itu, WIranto sudah meminta Bendahara Partai Hanura untuk segera meluruskan hal ini kepada ICW.

“Saya sudah minta Bendahara mengurus hal ini. Kami sudah mengasih laporan keuangan, tapi ICW minta laporan yang tahun 2009. Ini (yang 2009) baru kita cari. Namun, kita punya laporan ICW bahwa di Partai Hanura tidak dijumpai korupsi,” ungkap WIranto saat dikonfirmasi pesatnews.com.

Sementara Wakil Ketua Fraksi Hanura, Sarifuddin Sudding yang juga anggota Komisi Hukum DPR RI, menegaskan, apabila ada politisi Partai Hanura yang ketahuan melakukan tindak pidana korupsi, maka langsung dipecat tanpa harus menunggu status hukum dari pengadilan dulu.

Menurut Suding, kader Hanura senantiasa menjalankan amanah rakyat dalam berfikir, bersikap dan bertindak sesuai dengan hati nuraninya sebagai kompas kebenaran dan kejujuran. "Dan ketika ada kedernya terlibat korupsi, partai langsung mengambil tindakan pemecatan tanpa menunggu proses peradilan yang berkekuatan hukum tetap," jelas Anggota Komisi III DPR ini.

Sudding memaparkan berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa ini disebabkan persoalan korupsi dari tingkat pusat sampai daerah yang sudah sistematik, massif dan terstruktur. Sehingga, seluruh aspek kehidupan masyarakat terutama dalam membangun kehidupan bangsa dan mensejahterakan masyarakat, jauh dari harapan yang berimplikasi pada tingkat kemiskinan yang tinggi.

"Oleh karenanya, Hanura memulai gerakan perubahan Indonesia bersih dengan mengepankan hati nurani," tutur vokalis DPR ini.

Ia pun menegaskan, sejak awal Partai Hanura berada di luar lingkar kekuasaan dalam hal ini memilih sebagai partai oposisi, hal itu agar tidak terkooptasi kepentingan penguasa yang tidak perpihak pada kepentingan rakyat. Namun, Hanura selalu kritis atas berbagai kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. "Anggota DPR dari partai Hanura selalu menghindari prilaku hidup hedonis dengan tetap dalam kesederhanaan," ujar Sudding.

Secara terpisah, Ketua DPP Hanura Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati memaparkan, meski Fraksi Partai Hanura DPR tak pernah meneriakkan slogan anti korupsi, namun kader-kader Hanura selalu dilindungi dan dijauhkan dari korupsi. Ia pun berharap selamanya kader-kader Hanura tidak tergoda dengan tindak pidana korupsi.

"Ini harus dipelihara bersama, karena bila kita lakukan maka dampaknya lebih besar dari partai yang tak mendapat predikat anti korupsi!" seru Nuning, sapaan akrab Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati.

Anggota Komisi I DPR ini mengungkapkan, untuk menjaga fraksi maupun partai agar tetap bersih dari kasus korupsi, memang butuh ketauladanan pimpinan partai dan hidup sehat selalu bersama insan yang sepandangan untuk tidak coba-coba berkorupsi. Selain itu, lanjut Nuning, rekrutmen partai terhadap calon anggota legislatif (caleg) juga penting.

"Harus ada merit system. Awasi rekrutmen jangan yang punya sejarah buruk urusan uang dimasukkan sebagai caleg. Misalnya, visi misi politiknya bagaimana, Psychologistnya sehat atau tidak," tandas Nuning.

GIB Desak Hanura Bongkar Centry dan Mafia Migas
Apabila Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mengklaim partai anti korupsi, maka Partai pimpinan Wiranto ini harus benar-benar memarangi skandal korupsi seperti kasus Centry, mafia minyak dan gas bumi (migas) dan lain-lainnya yang merugikan negara.

Desakan ini disampaikan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie  Massardi yang juga mantan Jurubicara Presiden era Gis Dur, kepada pesatnews.com di Jakarta, Selasa (12/3/2013)
 
Adhie Massardi menilai, Hanura sebagai partai memang terkesan bersih karena hampir tak terdengar terdapat politisi Hanura terlibat korupsi. Namun, sebagai kekuatan politik yang signifikan, belum terlihat dari politisi Hanura yang berjuang melawan korupsi.

Mestinya, tegas Adhie, berbagai kasus besar korupsi seperti skandal bailout Bank Century, mafia migas dan lainnya, harus ada upaya dari politisi Hanura untuk mengungkap kasus tersebut hingga tuntas. "Lawan koruptor, bongkar skandal bailout Century, mafia migas, dan lain-lain, baru Hanura dikatakan benar-benar bersih dan perangi korupsi!" seru Koordinator GIB.

Adhie menambahkan, pada masa perpolitikan seperti saat ini, parpol bersih dari kasus korupsi belum cukup. Hal itu perlu ditunjang track record dari kader dan partai untuk memberantas korupsi yang saat ini melajalela. "Maka dalam konteks ini, saya melihat Hanura belum benar-benar jadi partai bersih," tuurnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Hanura, Sarifudin Sudding membantah politisi partai Hanura tidak bersuara dalam pemberantasan korupsi. Dia menegaskan, selama ini politisi Hanura di parlemen telah menyuarakan beberapa kasus-kasus besar yang harus menjadi prioritas penyelesaiannya. Misalnya kasus century, kasus mafia perpajakan, dan kasus-kasus besar lainnya.

"Namun secara politik daya kejut dan suara lantang dalam menyuarakan penuntasan kasus-kasus tersebut, masih dibatasi dengan jumlah anggota Fraksi Hanura yang berjumlah 17 orang," elak Sudding.

Menurut Wakil Ketua Fraksi Hanura di DPR ini, dengan jumlah anggota Hanura tersebut, tentu saja memberikan efek secara politik. Pasalnya, dalam konteks demokrasi saat ini tidak dapat pungkiri suara mayoritas masih dominan.

Namun, Anggota Komisi III DPR ini menambahkan, Hanura dengan segala keterbatasannya, tidak akan berhenti menyuarakan dan mengawal proses penegakan hukum khususnya terkait kasus-kasus besar yang merugikan masyarakat. "Hanura berupaya agar dituntaskan sampe ke akar akarnya. Sehingga tidak menjadi beban sejarah bagi generasi masa depan," harap Sudding. [*]


Editor : Hasan Basri

  

KOMENTAR



KOMENTAR ANDA

Mohon memasukkan nama, email dan komentar anda apabila ingin memberikan komentar. Kami tidak bertanggung jawab atas segala isi dari komentar yang anda kirimkan.



Kontak KamiTentang KamiLowongan Pedoman Media Siber
Copyright © 2014 www.pesatnews.com