Ekonomi Nasional

Selasa, 05-02-2013 23:21

Impor Daging Tak Perlu Jatah-jatahan



Daging sapi

Daging sapi

TERKAIT
JAKARTA, PESATNEWS – Pemerintah tidak perlu campur tangan telalu dalam terkait impor daging sapi. Bebaskan saja, yang penting sapinya diperiksa, sehat atau berpenyakit.

“Soal impor daging, pemerintah tidak usah campur tangan. Bebaskan saja. Tidak usah pakai jatah-jatahan. Kalau diatur-atur begitu, harga daging pasti melambung tinggi. Yang ngatur pasti dapat bagian fee. Apa iya mau ngatur kalau tidak dapat cipratan,” kata tokoh senior PDIP, AP Batubara, Selasa (5/2/2013).

Menurut AP Batubara, dengan adanya sistem penjatahan adalah faktor yang mengakibatkan naiknya harga daging. “Kalau dengan sistem penjatahan-penjatahan, harga tetap melambung,” tutur Sesepuh Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP ini.

Seharusnya, menurut dia, pemerintah perhatikan saja bantuan kepada rakyat supaya ternak sapi tetap bagus. “Berikan kemudahan  dan bantuan kepada rakyat agar bisa kembangkan ternak sapinya. Dan rakyat dididik agar bisa mendapatkan daging yang bermutu,” tuturnya.

“Kalau sampai pemerintah ikut mengurusi impor daging sapi, itu memalukan. Bebaskan saja, yang penting sapinya diperiksa, tidak ada penyakitnya,” tambahnya.

Kenapa yang diimpor kok daging sapi, bukan impor sapi hidup? “Impor daging itu paling mudah diurus, tinggal dimasukkan pendingin lalu dikapalkan, tidak perlu dirawat seperti sapi hidup,” jawab AP Batubara.

Ia menegaskan, soal impor daging serahkan saja pada perusahaan, yang penting ikuti peraturan dan dagingnya dites. “Jadi, mutunya saja yang perlu diawasi pemerintah kalau sampai mengurusi daging, seperti pemerintah tidak ada kerjaan saja,” tandasnya.

Mentan bilang proses perijinan impor daging sudah dilakukan secara terbuka? “Ya memang secara terbuka, tapi sebelum secara tebuka, sudah diatur dulu. Kenapa mesti harus dibatasi importirnya. Untuk urus ijin ini saja sudah main duit,” kata AP Batubara.

“Barang apa pun kalau sudah diatur-atur akan naik harganya, bukan hanya daging saja. Masak menteri harus ikut campur tangan ngatur daging. Menteri apaan tuh,” sambungnya.

Saal pernyataan SBY akan memanggil Menteri Pertanian (Mentan) Suswono, menurut AP Batubara, mestinya tidak perlu diumumkan. “Presiden panggil menteri tidak usah diumumkan. Panggil saja diam-diam. Ini SBY terlalu banyak basa-basi,” tandas ketua umum Yayasan Proklamasi 17 Agustus 1945 ini.

Demikian juga soal bantahan SBY terhadap pemberitaan keluarga Presiden ‘ngemplang’ pajak, dinilainya sebagai pernyataan yang menantang pelapornya ke KPK. “Ya KPK periksa saja pajak SBY. Siapa pun warga negara mulai dari presiden sampai rakyat biasa, harus taat bayar pajak. Kantor pajak SBY di mana, tanyakan saja!” seru AP Batubara.

Tapi, lanjutnya, andaikan memang benar keluarga Presiden SBY ‘ngempalng’ pajak, pasti petugas pajak tidak akan berani memeriksa maupun menindaknya.

“Siapa petugas pajak yang berani periksa SBY, bisa presiden suruh menteri keuangan untuk mencopot orang itu. Harusnya saat jumpa pers di Jedah (Arab Saudi) SBY sertakan bukti-bukti pembayaran pajak, jangan cuma mulut doang. Saya yakin ada yang gak beres pajak SBY. Dia harus berani sumpah pocong dengan bukti-bukti pembayaran pajak. Wajah seperti SBY itu bukan orang jujur, banyak yang disembunyikan. SBY itu gayanya seperti orang tidak berdosa,” tambahnya. [wan/tr]



Editor : -

  

KOMENTAR



KOMENTAR ANDA

Mohon memasukkan nama, email dan komentar anda apabila ingin memberikan komentar. Kami tidak bertanggung jawab atas segala isi dari komentar yang anda kirimkan.







BERITA Pasar Modal
BERITA Ekonomi Nasional
BERITA Seputar Bisnis
Kontak KamiTentang KamiLowongan Pedoman Media Siber
Copyright © 2014 www.pesatnews.com