Sains

Senin, 12-11-2012 11:42

Pengelolaan Limbah Minyak dengan Teknologi Bioremediasi



Arief

Agung Dhamar Syakti di China

TERKAIT
PURWOKERTO, PESATNEWS - Pemerintah melalui Kementrian Lingkungan Hidup (LH) sudah membuat payung hukum yang mengatur standar baku kegiatan Bioremediasi untuk mengatasi permasalahan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dan perminyakan serta bentuk pencemaran lainnya (logam berat dan pestisida) yang disusun dan tertuang di dalam Keputusan Menteri Negara LH No.128/2003 tentang tatacara dan persyaratan teknis dan pengelolaan limbah minyak bumi dan tanah terkontaminasi oleh minyak bumi secara biologis (Bioremediasi).

Hal ini dikemukakan Agung Dhamar Syakti, Peneliti tamu di Universitas Aix Marseille, Perancis, dan Staf Pengajar pada Program Sarjana Perikanan dan Kelautan Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED)
Purwokerto, Senin (12/11/2012).

“Dalam aplikasi teknologi bioremediasi, parsisipasi aktif dari kelompok masyarakat dapat terakomodisir guna mendukung upaya-upaya dalam pengelolaan dan penanganan limbah hasil kegiatan eksplorasi dan eksploitasi terutama dalam tahapan rehabilitasi lahan terbuka akibat eksplorasi dan eksploitasi SDA,” jelasnya.

Bentuk disseminasi publik, menurutnya, juga dapat dikemas dalam bentuk pelatihan dan transfer teknologi agar applikasi bioremediasi kepada masyarakat sebagai share holder (pola kemitraan), bersama-sama pemerintah dapat mengontrol kegiatan monitoring dan evaluasi dari kegiatan bioremediasi dan rehabilitasi lahan yang tercemar.

Sebagaimana diketahui, kenaikan harga BBM yang lalu nampaknya masih belum mampu meredam tingginya kebutuhan masyarakat Indonesia akan energi fosil (minyak dan gas bumi) baik itu untuk kegiatan transportasi ataupun untuk mengerakan roda perekonomian lain (baca : industri). Kebutuhan tersebut tentunya akan tetap membuat nilai produksi tahunan minyak mentah Indonesia masih di atas 1 juta barrel perhari (1.02 juta barrel perhari pada tahun 2003).  

“Masih tingginya tingkat produksi ini tentunya akan diikuti dengan dampak hasil kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas di Indonesia yang memiliki potensi untuk menurunkan kualitas dan kerusakan bagi kesehatan lingkungan dan manusia,” tegas Agung.

Sebenarnya, lanjut dia, sebagian besar industri minyak di dalam visi, misi dan sasaran korporat-nya dituntut untuk melakukan peran aktif dalam pengelolaan lingkungan, dan bersikap proaktif didalam mengupayakan pengendalian pencemaran yang dihasilkan di dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam untuk dapat menghasilkan suatu produk aman dan ramah lingkungan (environmental friendly).
 
“Konsep sustainable development atau pembangunan yang berkelanjutan  memang sudah menjadi standar pendekatan dari para pengambil kebijakan dan pelaku ekonomi, meskipun  “slogan “ tersebut jarang dapat terimplementasi di lapangan. Hasilnya pertumbuhan ekonomi memang dapat tercapai akan tetapi tanggungjawab kita mempertahankan kualitas lingkungan sebagai daya dukung  kegiatan ekonomoi generasi mendatang terabaikan,” paparnya.

Kalaupun ada, ungkap dia, usaha perlindungan lingkungan, hanya terbatas untuk generasi aktual, sementara pada hakekatnya, pembangunan ekonomi dan daya dukung lingkungan adalah kepentingan antar generasi (intergeneration welfare).


Agung mengemukakan, saat ini pendekatan “pollution prevention” jauh lebih popular dibanding dengan pendekatan “end of pipe treatment”, dalam bahasa awamnya, lebih baik mencegah dari pada mengobati, implikasinya, industri akan mendapat mengawalan ketat dari pihak regulator (Kementrian Lingkungan Hidup) untuk meminimasi dampak dari kegiatan produksi dan distribusi.  

“Problem yang sebenarnya masih terjadi adalah, sejak awal kucuran minyak bumi dihasilkan di Indonesia, baru dalam dekade terakhir ini pemerintah, industri, dan masyarakat lebih concern terhadap lingkungan, implikasinya, besarnya jumlah limbah yang selama ini disimpan sebagai bentuk dosa-dosa lama pelaku bisnis korporat ini harus tetap ditangulangi dengan pendekatan end of pipe treatment,” tandasnya.
 
Menurutnya, upaya untuk penanggulangan dampak tersebut telah banyak dilakukan dengan menggunakan teknologi-teknologi konvensional dalam mengatasi pencemaran seperti dengan cara membakar (incinerasi), menimbun (landfill) dan memadatkan limbah (solidification).  Teknologi-teknologi ini dianggap tidak efektif  dari segi biaya (cost effective technology), waktu (time consuming) dan juga keamanan (risk).

”Bioremediasi muncul menjadi salah satu teknologi alternatif untuk pencegahan atau penanggulangan dari limbah kegiatan industri minyak bumi yang dapat mencapai 5 % dari total produksi, jadi kalau dalam lima puluh tahun limbah-limbah tersebut tidak ditangani, dapat dibayangkan volume limbah (dalam bentuk lumpur minyal; oil sludge) yang berpotensi merusak lingkungan dan kesehatan manusia,” terangnya.

Ia memaparkan, bioremediasi didefinisikan sebagai proses penguraian limbah organik/anorganik polutan secara biologi dalam kondisi terkendali dengan tujuan mengontrol, mereduksi atau bahkan mereduksi bahan pencemar dari lingkungan.  Prinsip dan tujuan dasar teknologi ini sejalan dengan kepentingan pihak industri yang mengorentasikan pertumbuhan produksi yang berkesinambunganan dengan tanpa meninggalkan konsep-konsep wawasan lingkungan, dan strategi ini kemudian dikenal dengan bisnis hijau (green business).

Ditegaskan pula,  teknik penanggulangan jenis limbah minyak yang berdasarkan KepMen LH No. 128 dikategorikan sebagai limbah jenis B3 umumnya menggunakan mikroorganisme (khamir, fungi, dan bakteri) sebagai agent bioremediator. Pendekatan umum yang dilakukan untuk meningkatkan kecepatan biotransformasi ataupun biodegradasi adalah dengan cara: (i) seeding, atau mengoptimalkan populasi dan aktivitas mikroba indigenous (bioremediasi instrinsik) dan/atau penambahan mikroorganisme exogenous (bioaugmentasi) dan (ii) feeding, atau dengan memodifikasi lingkungan dengan penambahan nutrisi (biostimulasi) dan aerasi (bioventing).

“Sampai saat ini kontribusi hasil riset yang dilakukan di universitas-universitas masih belum banyak dapat diterapkan di dalam pengolahan limbah, kalaupun ada, kontribusinya hanya berasal dari universitas-universitas terkemuka saja (IPB, UI, ITB, UGM), peran dari universitas lain kurang berkembang,” bebernya.

Sebagai contoh, jelas dia, di tempat penulis mengabdi sebagai tenaga pengajar (Universitas Jenderal Soedirman/UNSOED), di daerah Purwokerto dan sekitarnya banyak terdapat industri-industri yang berpotensi untuk mencemari lingkungan, sebut saja di daerah Cilacap, kegiatan UP IV pengilangan minyak Pertamina ditenggarai kerap mencemari lingkungan perairan.  

“Contoh kasus pencemaran yang berdampak besar bagi wilayah perairan Cilacap di antaranya adalah kasus kecelakaan kandasnya kapal tanker MT. King Fisher (berbendera Malta) pada Tahun 1999 di Perairan Cilacap dengan menumpahkan kira-kira 4.000 barel minyak mentah jenis Attaka,” tambahnya.

Untuk itu, menurut dia, Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) sedang menyiapkan diri untuk dapat lebih berperan aktif didalam pengembangan riset dan pengembangan teknologi ini, sejumlah program sarjana saat ini sedang dikembangkan seperti program sarjana perikanan dan kelautan, teknik dan kesehatan masyarakat telah dibuka beberapa tahun belakang ini.

Ke depan, kata dia, program-program ini diharapkan dapat menjadi pilar untuk men”generating income” bagi universitas-universitas dengan basis pengembangan green business (bisnis dibidang lingkungan) yang berbasis pada teknologi bioremediasi dengan system one top solution (close system) dan dengan pendekatan multi-proses remediation technologies, artinya pemulihan (remediasi) kondisi lingkungan yang terdegradasi dapat diteruskan sampai kepada kondisi lingkungan seperti kondisi awal sebelum kontaminasi ataupun pencemaran terjadi.  

“Usaha mencapai total grenning program ini dapat dilanjutkan dengan rehabilitasi lahan dengan melakukan kegiatan phytoremediasi dan penghijauan (vegetation establishement) untuk lebih efektif dalam mereduksi, mengkonrol atau bahkan mengeliminasi B3 (crude oil) dari 1 %  hasil bioremediasi kepada tingkatan yang sangat aman lagi buat lingkungan,” tuturnya.

Dengan keseluruhan rangkaian proses dari mulai limbah dikeluarkan, bioremediasi, phytoremediasi dan pembentukan vegetasi adalah Greening program yang merupakan bentuk pengelolaan limbah minyak dan gas dari hasil tambang secara terpadu (integrated oil and gas waste management).  

Biasanya, tandas Agung, greening program juga merupakan salah satu bentuk aktifitas community development dari perusahaan-perusahaan penambangan.  Produk akhir dari kegiatan bioremediasi dapat berupa air terproduksi yang sudah memenuhi baku mutu lingkungan dan padatan (solid), produk yang dapat digunakan untuk bahan pembentuk batu concrete untuk bahan bangunan dan pupuk.  

“Lahan yang sudah diolah dengan teknologi ramah lingkungan dapat dikonversi menjadi unit kegiatan bisnis lain seperti pemanfaatan lahan untuk padang Golf (Golf Court), peternakan (ranch) dan sebagainya,” paparnya.
 
Bagi industri, tegas dia, penanganan lahan tercemar dengan teknologi bioremediasi memberikan nilai stategis ditinjau dari sudut pandang: (i) Effisiensi, kesadaran bahwa sumber daya minyak dan gas adalah non-renewable resources, dengan teknologi ramah lingkungan yang cost-effective (seperti Bioremediasi) akan seacra langsung berimplikasi kepada pengurangan biaya pengolahan.  

Biaya tehnologi Bioremediasi di Indonesia berada didalam kisaran 20-200 USD per meter kubik bahan yang akan diolah (tengantung dari jumlah dan konsentrasi limbah awal), jauh lebih murah dari harga yang harus dikeluarkan dengan teknologi lain seperti incinerasi dan soil washing (150-600 USD). (ii) Lingkungan, ketika suatu perusahaan begitu konsern dengan lingkungan, diharapkan akan  terbentuk sikap positif dari pasar yang pada akhirnya seiring dengan kesadaran lingkungan masyarakat akan mengkondisikan masyarakat untuk lebih memilih “green Industry” dibanding industri yang berlabel “red industri” atau mungkin “black industry”, apalagi jika terus dikembangkan menjadi pemberian sertifikasi ISO 14001 hasilnya adalah perluasan pasar dengan "greening image". (iii) Environmental Compliance, ketaatan terhadap peraturan lingkungan menunjukan bentuk integrasi total dan aktif dari industri terhadap regulasi yang dibangun oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat luas.  Sikap ini juga akan memberi penilai positif dari masyarakat selaku konsumen terhadap perusahaan tertentu. [asf/tr]


Editor : -

  

KOMENTAR



KOMENTAR ANDA

Mohon memasukkan nama, email dan komentar anda apabila ingin memberikan komentar. Kami tidak bertanggung jawab atas segala isi dari komentar yang anda kirimkan.







BERITA Sains
BERITA Gadget
BERITA Internet
BERITA Otomotif
Kontak KamiTentang KamiLowongan Pedoman Media Siber
Copyright © 2014 www.pesatnews.com