Korupsi

Rabu, 31-10-2012 17:40

Laporan BPK ke DPR: Menkeu dan Menpora Terlibat Kasus Hambalang



Arief

Ketua BPK Hadi Purnbomo

TERKAIT
JAKARTA, PESATNEWS – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diserahkan ke Pimpinan DPR, Rabu (31/10/2012), menyeret keterlibatan Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Mepora) Andi Malarangeng dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.

BPK menilai Menpora melakukan pembiaran dalam anggaran Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON), Hambalang. Sedangkan Menkeu telah melakukan pelanggaran karena menyetujui kontrak tahun jamak dalam pembangunan P3SON tersebut. Menkeu dan Dirjen Anggaran setelah melalui proses penelaahan secara berjenjang, menyetujui memberikan dispensasi perpanjangan batas waktu revisi RKA-KL TA 2010.

"Ini didasarkan pada data dan informasi yang tidak benar," papar Ketua BPK Hadi Purnomo di Gedung DPR, Rabu (31/10). Menurut Hadi, Sekretaris Kemenpora mengajukan permohonan revisi RKA-KL TA 2010 pada 16 November 2010 dengan menyajikan volume keluaran yang seolah-olah naik dari semula 108.553 m2 menjadi 121.097 m2. "Sehingga diduga melanggar PMK 69/PMK.02/2010 jo. PMK 180/PMK.02/2010," ungkapnya.

Padahal, Lnjur Hadi, sebenarnya turun dari 108.553m2 menjadi 100.398m2 sehingga diduga melanggar PMK 69/PMK.02/2010 jo. PMK 180/PMK.02/2010. Hadi mengatakan Sekretaris Kemenpora menandtangi surat permohonan persetujuan kontrak tahun jamak tanpa memperoleh pendelagasian dari Menpora, sehingga diduga melanggar PMK 56/PMK.02/2010.

"Menpora diduga membiarkan Ses Kemenpora melaksanakan wewenang Menpora dan tidak melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam PP 60 tahun 2008," bebernya pula.

Ia menambahkan, Sekretaris Kemenpora menetapkan pemenang lelang konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp 50 miliar tanpa memperoleh pendelegasian dari Menpora, sehingga diduga melanggar Keppres 80 tahun 2003. "Menpora diduga membiarkan Ses Kemenpora melaksanakan wewenang Menpora tersebut dan tidak melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaiman dimaksud PP 60 tahun 2008," terangnya.

Selain itu, lanjut Hadi, BPK juga menemukan indikasi pelanggaran dan penyimpangan kewenangan terkait masalah permohonan kontrak tahun jamak yang ditanda tangani oleh Ses. Menpora Wafid Muharam dimana tanpa persetujuan dari Menpora Andi Mallarangeng. "Ses. Menpora Wafid Muharam menandatangani surat permohonan persetujuan kontrak tahun jamak tanpa memperoleh pendelegasian dari Menpora sehingga diduga melanggar PMK 56/PMK.02/2010," tandasnya.

Kerugian Hambalang Rp 243,6 Miliar
Hasil audit investigasi tahap I BPK ditemukan indikasi kerugian negara dalam proyek pembangunan sarana olahraga di Hambalang, mencapai Rp 243,66 miliar. Temuan itu berdasarkan hasil pemeriksaan hingga 30 Oktober 2012 . Hasil audit BPK tersebut diterima oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. "Indikasi kerugian ini diperoleh dengan cara membandingkan jumlah dana yang dikeluarkan oleh Kemenpora dengan nilai pekerjaan sebenarnya (real cost) yang dikerjakan oleh subkontraktor yang dihitung secara uji petik," jelas Hadi.

Adapun rincian kerugian dalam proyek Hambalang adalah; pertama, senilai Rp 116,930 miliar berupa selisih pembayaran uang muka yang telah dilaksanakan (Rp 189,450 miliar) dikurangi dengan pengembalian uang muka pada saat pembayaran termin pada tahun 2010-2011 sebesar Rp 72,520 miliar.

Kedua, senilai Rp 126,734 miliar yang merupakan kelebihan pembayaran/pemahalan harga pada pelaksanaan konstruksi, terdiri dari mekanikal elektrikal Rp 75,724 miliar dan pekerjaan struktur sebesar Rp 51,010 miliar.

Hadi menegaskan, hasil audit investigasi tahap I tersebut akan segera diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun mengenai audit investigasi tahap II, Hadi tak bisa memastikan kapan akan rampung. "Insya Allah secepatnya," kata Ketua BPK.

Berdasar hasil audit investigasi BPK pula, surat keputusan (SK) hak pakai atas tanah seluas 312.448 meter persegi di Hambalang, patut diduga palsu. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyowinoto saat itu diduga turut terlibat dalam kasus proyek Hambalang.

"Kepala BPN menerbitkan surat keputusan pemberian hak pakai tertanggal 6 Januari 2010 bagi Kementerian Pemuda dan Olah Raga atas tanah seluas 312.448 meter persegi, padahal persyaratan berupa surat pelaksanaan hak dari pemegang hak sebelumnya patut diduga palsu," ungkap Hadi Purnomo. [asf/pn]



Editor : -

  

KOMENTAR



KOMENTAR ANDA

Mohon memasukkan nama, email dan komentar anda apabila ingin memberikan komentar. Kami tidak bertanggung jawab atas segala isi dari komentar yang anda kirimkan.



Kontak KamiTentang KamiLowongan Pedoman Media Siber
Copyright © 2014 www.pesatnews.com