Politik

Kamis, 16-08-2012 17:35


Dewi Aryani: Pidato SBY Tak Berikan Solusi



 Arief

Dewi Aryani

TERKAIT
JAKARTA, PESATNEWS - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dewi Aryani mengkritik pidato kenegaraan Presiden SBY dalam sidang paripurna DPR dan DPD karena  tidak memberikan solusi terhadapa berbagai persoalan yang menimpa negeri ini.

Ditambah lagi, katanya pada pidato kenegaraan tidak memberikan dokumen pidato kepada seluruh hadirin peserta sidang dan para tamu undangan sebagaimana mestinya tahun sebelumnya.

"Seharusnya diberikan copy Dokumen pidato diberikan untuk menjadi perhatian publik melalui para wakilnya di parlemen, karena sidang bersama tersebut adalah sidang terbuka," ujar Dewi, usai pidato Presiden SBY pada paripurna DPR dan DPD, di Gedung DPR RI, Kamis (16/2), Jakarta.

Sebagai anggota Komisi VII yang membidangi masalah energi Dewi juga mengkritik mengenai masalah  kenaikan harga minyak karena pengaruh dari berbagai konflik dr belahan dunia yang disebutkan Presiden.

"Mestinya menjadi cambuk bahwa betapa pentingnya energi di dudukkan sebagai sektor utama atau faktor utama yang menjadi pertimbangan berbagai kebijakan. Karenanya tata kelola kedualatan energi amat penting agar ketergantungan negara kepada asing bisa makin diminimalisasi," ungkap Dewi yang baru saja dikukuhkan sebagai Doktor dari UI dibidang Administrasi & Kebijakan Publik yang pertama perempuan di Indonesia mengangkat  kebijakan energi.

Kritik lainya juga mengenai  reformasi birokrasi yang sedang dilkukan dalam Pemerintahan SBY bertujuan untuk good governence tidak sejalan dengan kenyataan yang ada. Karena bagaimana semua hal itu  bisa diwujudkan dalam birokrasi yang inkompeten dan korup?

Menurut Dewi, reformasi birokrasi tidak hanya penting tapi menjadi keharusan yang sesegera mungkin harus di laksanakan. Berbagai kebijakan dan program yang di rencanakan pemerintah justru tidak mengarah kepada percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Semua masih pd tatanan wacana, rencana dan paperwork.

"Belum ada action yang signifikan dapat  di rasakan manfaatnya secara langsung oleh rakyat. Pemberantasan korupsi juga masih terkesan tebang pilih dan tidak tuntas hingga akar masalah, berbagai tumpang tindih kebijakan berbagai sektor belum dilakukan review dan perbaikan. Masih adanya konflik antar lembaga kerena masing-masing masih bertahan pada kepentingan ego sektor. Sistem, struktur dan kultur politik dan penegakan hukum masih dalam kondisi yang korup," ujarnya dengan panjang lebar.

Sementara itu, kata Dwei mengenai ekonomi dan bisnis seperti masalah neraca perdagangan Indonesia yang semakin minus akibat impor yang semakin membesar. Juga tidak  dijelaskan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah. Tidak ada solusi apa-ap dari pemerintah. [wan/pn]

Editor : -
 

KOMENTAR ANDA

Mohon memasukkan nama, email dan komentar anda apabila ingin memberikan komentar. Kami tidak bertanggung jawab atas segala isi dari komentar yang anda kirimkan.



KOMENTAR

Kontak KamiTentang KamiLowongan Pedoman Media Siber
Copyright © 2013 www.pesatnews.com