Berita Nasional

Selasa, 17-07-2012 21:09

Lembaga Survei Lakukan Manipulasi dan Kebohongan Publik



Arief

Al Muzzammil Yusuf

TERKAIT
JAKARTA, PESATNEWS – Ternyata, lembaga survei melakukan kebohongan publik, sudah rusak moral intelektual dan bermental pragmatis. Hasil Pilkada DKI membuktikan lembaga survei itu partisan dan lebih kuat orientasi bisnisnya daripada menjaga kuat idealisme keilmuan survei.

"Pilkada DKI ini telah membuktikan kepada kita beberapa lembaga survei ternama diduga melakukan manipulasi hasil survei untuk menggiring opini publik agar mendukung kandidat tertentu," ungkap Anggota DPR RI dari PKS, Al Muzzammil Yusuf dalam siaran persnya, Selasa (17/7).

Menurut Muzzammil, seharusnya lembaga survei memotret realitas sosial yang sebenarnya bukan memanipulasi hasil survei untuk kepentingan kandidat tertentu. Hal ini terjadi, jelasnya, karena orientasi bisnis lembaga survei lebih kuat dibandingkan orientasi keilmuan yang mensyaratkan kejujuran dan menjaga kredibilitas keilmuan.

"Dalam kaidah keilmuan, jika ada kesalahan bisa ditolerir. Tapi jika tidak jujur, memanipulasi hasil survei untuk menggiring opini publik, ini merupakan kebohongan publik yang harus dihentikan," tegasnya.
 
Jika hal ini terus terjadi, lanjutnya, lembaga survei sedang menggali kuburnya sendiri. Publik menjadi tidak peduli dan tidak percaya kepada mereka. Lembaga survei ini telah bergeser perannya dari produk ilmiah menjadi produk politik partisan. "Jika sudah tidak dipercaya publik, lembaga survei tersebut tidak akan dapat order lagi," tutur dia.  

Sementara itu, pengamat Univeristas Nasional (Unas) Jakarta, Tubagus Januar Soemawinata mengatakan, lain di Jepang, lain pula di Indonesia. Kabarnya, para ilmuwan di negara maju itu benar-benar mengamalkan disiplin ilmunya untuk kemajuan bangsa dan kemaslahan umat.

Namun di negeri ini, menurutnya, kalangan kaum terpelajar justru acapkali memanfaatkan kepintarannya untuk ‘melacur’ menjadi pakar ‘tukang’, pengamat ‘bayaran’ atau lembaga survei ‘pesanan’. Entah apa yang dilakukan termasuk pembodohan dan kebohongan publik atau bukan, yang jelas tergambar di benaknya pertama kali adalah dua kata: “Wani piro?”.

Ia pun menilai, kaum intelektual dan orang berpendidikan sering lakukan 'pelacuran' dan terkooptasi kekuasaan dan uang. Karena itu, kini menjamur lembaga survei untuk kepentingan pemilihan umum kepala daerah. Anehnya, meski objek penelitiannya sama, hasil survei antara satu lembaga survei dengan lembaga survei lain sering berbeda. “Wajar kalau ada tuntutan agar lembaga-lembaga survei diwajibkan memiliki sertifikasi sehingga kredibel,” tandas mantan aktivis ini.

Sebelumnya, pengamat LIPI Syamsuddin Haris menyarankan agar dibuat kode etik tersendiri yang disepakati lembaga-lembaga survei,  sehingga tidak akan ada lagi hasil survei yang melenceng. Juga harus ada ketentuan mengenai keterbukaan dana,  harus dibuka secara transparan dari mana dana yang membiayai survei itu.

Jika tidak, maka terjadilah obral survei alias ‘banting harga’ rebutan 'nasabah' berduit menjelang pemilu, pilpres ataupun pemilihan umum kepala daerah (pmilukada). Oleh karena itu, regulasi terhadap UU Pemilu yang baru harus dicantumkan pasal yang mensyaratkan lembaga survei independen dan kredibel. Pasalnya, secara langsung maupun tidak langsung, hasil lembaga survei yang diumumkan bisa mempenagruhi persepsi publik.

Bila hasil survei dipublikasikan menjelang digelar suatu pemilu, pilpres atau pemilukada, maka bisa mempengaruhi atau merubah pilihan masyarakat terhadap kontestan tertentu. Demikian juga, ada fakta, bahwa hasil quick count perolehan suara pemilukada yang diumumkan suatu lembaga survei, ternyata malah menjadi biang kerusuhan karena membuat bentrok fisik antara dua kubu pendukung pasangan calon kepala daerah. [jp/asf]




Editor : -

  

KOMENTAR



KOMENTAR ANDA

Mohon memasukkan nama, email dan komentar anda apabila ingin memberikan komentar. Kami tidak bertanggung jawab atas segala isi dari komentar yang anda kirimkan.







BERITA Megapolitan
BERITA Berita Daerah
BERITA Berita Nasional
Kontak KamiTentang KamiLowongan Pedoman Media Siber
Copyright © 2014 www.pesatnews.com