Top News

Jumat, 06-04-2012 07:26

Keterlaluan! Rakyat Kelaparan, kok Presiden Sibuk Urusi Setgab



Arief

Ton Abdillah Has

TERKAIT
JAKARTA, PEATNEWS - Sangat disayangkan, pemerintah SBY kini malah sibuk lakukan evaluasi atas kegagalan menggolkan kenaikan harga BBM per 1 April dalam sidang Paripurna DPR, dengan membuka pertikaian diantara partai-partai penyangga (Setgab). Bukannya melakukan langkah serius guna menurunkan ulang harga-harga kebutuhan pokok yang terlanjur naik akibat rencana tersebut yang membuata rakyat sengsara dan kelaparan.

"Sebuah situasi yang kian mempertegas bahwa pemerintah tidak peka atas nasib rakyat miskin," beber Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Ton Abdillah Has dalam surat elektroniknya yang dikirimkan kepada media massa, Jumat (6/4).

Ia menilai, ekses langsung dari rencana kenaikan harga BBM lewat kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang mendahului keputusan DPR dan pemerintah masih dirasakan rakyat. Rakyat miskin mesti mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli beras, minyak goreng, cabe dan yang lainnya. "Sungguh tidak patut, pemerintah tidak memikirkan hal itu dan malah mempertontonkan konflik politik dengan membuka pertikaian diantara partai-partai penyangga," seru ketua umum IMM.

Ton Abdillah menegaskan, seharusnya kegagalan menaikkan harga BBM diikuti dengan upaya merapikan dampaknya pada kehidupan rakyat, bukan malah mempertontonkan konflik politik yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan nasib rakyat. "Penderitaan rakyat diubun-ubun akibat rencana kenaikan harga BBM," tandas aktivis demonstran 'oposan' yang akrab turun di lapangan sebagai 'oposan' rezim SBY ini.

Ton memaparkan, massifnya penolakan rakyat atas rencana kenaikan BBM beberapa waktu lalu merupakan ekspresi genuine. Kerasnya penolakan mahasiswa di seantero nusantara adalah reaksi autentik tanpa campur tangan partai politik, apalagi partai politik yang berkoalisi dengan SBY. Tapi lagi-lagi, elit memperdaya karena kenaikan harga BBM masih bisa direalisasikan mengingat keputusan "bersayap" sidang paripurna DPR yang mensyaratkan kenaikan dapat terjadi jika harga minyak dunia mengalami kenaikan sebesar 15% dalam waktu 6 bulan.

Menurutnya, sungguh tidak dapat dibayangkan jika pada akhirnya pemerintah mengambil celah yang diberikan Undang-Undang APBN-P 2012 dengan menaikkan harga BBM beberapa bulan ke depan, sementara kenaikan harga barang akibat gonjang-ganjing kenaikan BBM sebulan ke belakangan tidak diatasi terlebih dahulu. Hal itu niscaya akan kian mencekik rakyat. Kondisi yang dihadapi rakyat kian menghimpit saja seiring sempitnya lapangan pekerjaan, PHK yang terus mengancam, produktivitas petani yang menurun akibat tak menentunya musim dan minimnya lahan garapan, serta ancaman resesi global yang menekan perekonomian nasional. "Turunkan harga! Hentikan rezim neoliberal!" seru aktivis IMM ini.

Ditegaskan, IMM meminta pemerintah lebih fokus untuk menurunkan harga kebutuhan bahan pokok yang sudah naik terlebih dulu meski harga BBM tidak jadi naik pada 1 April. "Pemerintah harus lebih peka atas nasib rakyat miskin. Seharusnya, pascabatalnya kenaikan harga BBM, pemerintah melakukan langkah serius guna menurunkan ulang harga-harga kebutuhan pokok yang terlanjur naik," serunya.

Menurut Ton, IMM tidak dapat membayangkan jika pada akhirnya pemerintah mengambil celah yang diberikan Undang-Undang APBN-P 2012 dengan menaikkan harga BBM beberapa bulan ke depan, sementara kenaikan harga barang akibat gonjang-ganjing kenaikan BBM sebulan belakangan ini tidak diatasi terlebih dahulu.

Dampaknya, lanjut dia , pasti akan semakin `mencekik` rakyat. Apalagi, katanya, sempitnya lapangan pekerjaan, PHK yang terus mengancam, produktivitas petani yang menurun karena tak menentunya musim dan minimnya lahan garapan, serta ancaman resesi global yang menekan perekonomian nasional, akan semakin membebani rakyat.

"Perlu kami tegaskan, massifnya penolakan rakyat atas rencana kenaikan BBM beberapa waktu lalu merupakan ekspresi `genuine`(murni atau asli,red) . Kerasnya penolakan mahasiswa di seantero nusantara adalah reaksi otentik tanpa campur tangan partai politik, apalagi partai politik yang berkoalisi dengan pemerintah," tandasnya.

Ia menyatakan, IMM sangat menyayangkan sikap pemerintah dan partai politik pendukungnya yang malah mempertontonkan konflik politik yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan nasib rakyat. "Sungguh tidak patut jika kegagalan menaikkan harga BBM bukannya diikuti dengan upaya serius pemerintah merapikan dampaknya pada kehidupan rakyat, tapi malah mempertontonkan pertikaian di antara parpol pendukung pemerintah," paparnya.

IMM menilai, ancaman terjadinya kenaikan harga tersebut masih bisa saja direalisasikan mengingat keputusan "bersayap" sidang paripurna DPR yang mensyaratkan kenaikan dapat terjadi jika harga minyak dunia mengalami kenaikan sebesar 15 persen dalam waktu enam bulan.

Di sisi lain, ungkap dia, dampak langsung kepada rakyat sudah dirasakan lewat kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang mendahului keputusan DPR dan pemerintah. "Kondisi ini dirasakan langsung rakyat miskin yang mesti mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli beras, minyak goreng, cabai dan kebutuhan pokok lainnya. Kondisi ini sayangnya luput dari perhatian serius pemerintah yang lebih sibuk melakukan evaluasi kegagalan di sidang paripurna DPR," bebernya. (*/red)


Editor : -

  

KOMENTAR



KOMENTAR ANDA

Mohon memasukkan nama, email dan komentar anda apabila ingin memberikan komentar. Kami tidak bertanggung jawab atas segala isi dari komentar yang anda kirimkan.



Kontak KamiTentang KamiLowongan Pedoman Media Siber
Copyright © 2014 www.pesatnews.com