Top News

Jumat, 06-04-2012 05:18

Impor Gula 143.500 Ton oleh PPI Melanggar UU



Arief

Petani Protes Gula Rafinasi

TERKAIT
JAKARTA, PESATNEWS - Komisi VI DPR RI  menilai impor gula mentah atau dikenal  nama raw sugar oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) Persero sebanyak 143.500 ton, telah menyalahi peraturan dan undang-undang. Sebab, Pemerintah sendiri melalui Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamukti, pada rapat kerja sebelumnya  telah menyetujui untuk membatalkan.
 
Sikap tersebut tercermin dalam rapat kerja (raker) Komisi VI DPR RI dipimpin oleh Erik Satria Wardhana dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan PT PPI Persero, Kamis (5-4-12) di Gedung DPR RI, Jakarta. Bahkan dalam raker tersebut seluruh anggota  dewan yang membidangi perdagangan dan industri meminta Pemerintah untuk mencabut izin impor gula kepada PPI karena telah melanggar UU Persaingan usaha trelah melakukan monopoli dan melanggar.
 
Sikap para anggota Komisi VI ini terpicu dari pernyataan Direktur Utama PT PPI Persero, Dr. Ir Hendrik Napitupulu, pada paparanya mengawali raker tersebut yang mengatakan bahwa PPI  t saat ini sedang melakukan impor gula sebanyak 143.500 ton yang saat saat ini sedang loading di Thailand. Bahkan sebanyak 3.000 ton sudah masuk pelabuhan Ciwadan.
 
Untuk itu,  menyikapi keinginan hampir sebagian besar anggota, maka Erik sebagai pimpinan raker itu meminta untuk menunda rapat tersebut agar tidak memberikan keputusan, sampai Pemerintah bisa memberikan penjelasan kenapa bisa memberikan izin impor gula sebanyak 143.500 ton kepada PT PPI Persero.
 
Desakan yang kuat agar Pemerintah meninjau ulang pemberian impor ula mentah kepada PT PPI ini dikemukakan antara lain oleh Aria Bima Wakil Ketua Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan, menyatakan bahwa ada ketidakjelasan sikap Pemerintah dimana negara ini berencana sedang menuju swasembada gula.
 
“Tiba-tiba muncul kebijakan yang tidak satu tarikan nafas, yakni masuknya izin impor gula yang begitu besar hanya kepada satu perusahaan PPI. Sehinga banyak yang bilang perusahaan itu hanya broker atau calo saja di balik perusahaan besar yang memasukan gula ke Indonesia. Jadi kebijakan tersebut sangat tidak masuk akal,” ujarnya.
 
Hal senada juga diungkapkan oleh Nasril Bahar, yang mengatakan bahwa pemberian izin impor gula mentah kepada PPI juga tidak melalui tender. Apalagi dilakukan sendiri tidak melibatkan perusahaan lainnya” Siapa yang bertanggung jawab. Karena tindakan pemberian izin impor tunggal kepada PPI ini melanggar UU. Kalau ingin memajukan perusahaan negara yang lainya kenapa tidak mengundang BUMN yang lain. Ini sudah menyalahi UU No. 5 tahun 1999 tentang Persaingan Usaha,” ujarnya.
 
Sementara itu, Dirjen Perdangan Luar Negeri Deddy Saleh mengatakan, sebagai perusahaan negara maka PT PPI berhak mendapatkan fasilitas impor tanpa melalui tender. Tujuannya adalah untuk memajukan perusahaan milik negara, dan juga menjaga stabilitas kebutuhan pokok. “Apalagi gula ini adalkah bahan kebutuhan pokok yang sangat berpengaruh sekali terhadap inflasi. Maka Pemerintah wajib untuk menangani sendiri kebutuhan impor gula tanpa melibatkan perusahaan swasta,’ ujar Deddy.
 
Sedangkan Dirut PT PPI Hendrik Napitupulu juga mengatakan, walaupun PPPI memasukan sendiri gula mentah. Namun nanti pendirtibusiaanya di Indonesia Indonesia melalui beberapa perusahaan swasta. “Jadi pada dasarnya kami juga tidak melakukan monopoli,” ujarnya.(wan/asf)



Editor : -

  

KOMENTAR



KOMENTAR ANDA

Mohon memasukkan nama, email dan komentar anda apabila ingin memberikan komentar. Kami tidak bertanggung jawab atas segala isi dari komentar yang anda kirimkan.



Kontak KamiTentang KamiLowongan Pedoman Media Siber
Copyright © 2014 www.pesatnews.com